Catatan Polda Metro Sampai September 2010
 |
 |
Setiap bulannya jumlah kendaraan bermotor terus bertambah. Tengoklah catatan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya per September lalu yang menyebutkan total kendaraan se-wilayah Jakarta sudah mencapai 11.657.402.
Dari jumlah tersebut kendaraan jenis sepeda motorlah yang paling banyak 8.484.384, mengalahkan jenis kendaraan lainnya seperti kendaraan penumpang 2.285.802, Beban 564.776, atau Bus yang hanya 322.440,
Juru Bicara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI , Cucu Ahmad Kurnia mengakui, meningkatnya volume kendaraan menjadi salah satu penyebab utama kemacetan. Tapi lembaganya hanya bisa berusaha untuk melakukan pengurangan penggunaan kendaraan setiap harinya.
“Walaupun masalah kemacetan semakin gawat, tapi kita tidak mungkin melarang orang untuk membeli kendaraan. Kita hanya bisa berusaha membatasi penggunaan kendaraan tersebut,” katanya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Untuk mengatasi kemacetan, kata dia, Pemprov DKI Jakarta telah menyusun beberapa program transportasi makro, yaitu pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, meningkatkan transportasi publik, dan berusaha melebarkan ruas jalan.
Kalau sebelumnya hanya 6,2 persen, tahun ini akan coba ditingkatkan lagi menjadi 12 persen.
Dijelaskan, untuk mengurangi penggunaan kendaraan, selain penerapan sistem kawasan wajib berpenumpang “3 in One”, Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan sistem ERP (Electronic Road Pricing), yaitu sebuah sistem dimana saat memasuki sebuah kawasan ERP, pengendara harus membayar tarif tertentu, layaknya seperti memasuki jalan Tol.
“Singapura dan Inggris telah menerapkan sistem ini. Sedangkan kita masih mempelajarinya, karena kondisinya berbeda,” ujarnya.
Menurut Cucu, lembaganya berencana membuat sebuah jalur untuk MRT (Mass Rapid Transit), sebagai salah satu solusi alternatif pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. “Tahun depan mulai dilakukan lelang. Rencananya tahun 2012 mulai dibangun, dan tahun 2016 sudah bisa digunakan,” ungkapnya.
Dengan berbagai strategi yang dianggapnya jitu itu, Cucu optimis Pemprov DKI mampu mengatasi kemacetan. Makanya, dia tidak mempersoalkan adanya wacana gugatan class action.
“Sejak mulai menjabat, Bang Foke telah memiliki Rencana Jangka Menengah (RJM) untuk mengatasi kemacetan. Tapi saat waktunya habis selesai, tidak otomatis bisa teratasi 100 persen. Diperlukan kerja sama dari semua pihak. Jadi kalau ada yang mau class action, silahkan saja,” pungkasnya.
Cucu menduga, kemacetan Jakarta selama ini antara lain disebabkan arus kendaraan yang berasal dari daerah lain seperti Depok, Bekasi, dan Bogor. “Selama ini kita sudah berusaha menjalin komunikasi dengan mereka, tapi belum membuahkan hasil yang berarti,” katanya.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Boy Rafi Amar mengatakan, peningkatan, jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun mencermin tingginya daya beli masyarakat setiap tahunnya.
“Itu dampak dari kesuksesan pembangunan. Kalau soal masalah kemacetan ataupun tingginya tingkat kecelakaan, itu adalah hal yang sulit dihindari 100 persen. Sebab semua hal pasti ada dampaknya,” katanya.
Menurut Boy, Setiap harinya Polda Metro selalu menempatkan aparatnya di titik-titik rawan kemacetan, dan kecelakaan. Hal itu terbukti dari banyaknya laporan dari hasil pantauan kondisi jalanan ke TMC (Traffic Management Center) Polda Metro Jaya.
“Di websitenya ada laporan keadaan terkini, seperti dimana yang macet, dimana ada kecelakaan, dan kita cepat meresponnya,” terangnya.
Selain kemacetan, lanjutnya, yang sedang diupayakan Polda Metro Jaya adalah memberantas kejahatan curanmor (pencurian kendaraan motor). “Tingkat kejahatan curanmor masih tinggi. Kita selalu melakukan pemantauan,” tuturnya.
Juru bicara Yamaha Indonesia, Indra Dwi Sunda mengatakan, lembaganya akan mematuhi apapun kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk mengatasi kemacetan.
“Pihak Yamaha mengikuti apapun peraturan yang diciptakan pemerintah, karena ini mungkin erat kaitannya dengan perbaikan kondisi yang ada saat ini,” katanya.
Gimana Mau Naik Bus Kalau Nggak Nyaman
Tri Cahyono, Pengamat Transportasi UI
Pengamat transportasi dari Universitas Indonesia (UI) Tri Cahyono menilai, belum terpecahkannya masalah kemacetan di Jakarta, karena pemerintah pusat dan provinsi tidak serius menanganinya. “Komitmen mereka kurang serius, kalau ada rencana waktunya harus tepat, jangan didiamkan saja. Contohnya, pembangunan koridor busway IX dan X. Sudah dibangun, tapi busnya sampai sekarang nggak ada. Pemerintah pusat juga harus bekerja sama dengan Pemprov se-Jabodetabek, “ katanya, kemarin.
Meningkatnya volume kendaraan, kata Tri, bukan salah kalangan industri, karena masyarakat tidak akan membeli bila fasilitas trasnportasi umum sudah memadai. “Yang harus dibatasi adalah penggunaan kendaraannya, bukan penjualannya,” ujarnya.
Menurutnya, pembenahan transportasi umum adalah hal yang paling utama untuk mencegah kemacetan di Jakarta.
“Masyarakat sekarang ini nggak ada pilihan, transportasinya juga nggak beres. Busway atau kereta api juga bermasalah, bagaimana mereka mau beralih kalau nggak nyaman,” ucapnya.
Bukan Jakarta Saja Yang Harus Disalahkan...
Lulung Lunggana, Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta
Bila Pemerintah Daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan pemerintah pusat bahu membahu atasi kemacetan yang terjadi di ibu kota, maka pasti jalanan di ibu kota lancar. “Kemacetan bukan tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta saja. Tapi pemerintah pusat, Pemda Depok, Tangerang, juga harus bekerja sama untuk mengatasinya,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Lulung Lunggana, kemarin.
Dikatakan, untuk membatasi jumlah kendaraan bisa diterapkan aturan pemisahan waktu dan tempat penggunaan kendaraan didasarkan pada plat nomor polisi ganjil genap secara bergantian. “Hari ini khusus kendaraan plat polisi nomor genap, besok baru plat nomor ganjilnya,” ucapnya.
Menurutnya partisipasi dan kesadaran dari masyarakat juga memainkan peranan penting untuk mengatasi kemacetan dan pembenahan transportasi umum. [RM]
0 komentar to Jakarta Disesaki 11,6 Juta Ranmor