Presiden SBY Diajak Demo

JAKARTA (Pos Kota) –Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap gerakan antikorupsi 9 Desember memperlihatkan ada kecemasan yang berlebihan.
Padahal hendaknya ditanggapi positif karena aksi menentang korupsi itu sejalan dengan semangat SBY memberantas korupsi, berlangsung damai kecuali ada penysup.
“Kami ingin demo anti korupsi yang damai, tetapi sekarang ini justru jadi khawatir ada penyusup, pada hal kita ini orang-orang yang cinta Indonesia yang bersih dari korupsi. Rakyat sudah bosan ditindas oleh perilaku korupsi bukannya dicurigai,” kata pengamat politik Boni Hargens yang dihubungi kemarin.
Pengamat yang juga tergabung dalam aktivis Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (Kompak) ini menambahkan, sebagai presiden yang selalu menggelorakan semangat anti korupsi dalam pidato-pidatonya mestinya justru mendukung aksi ini. Kalau perlu ikut turun dan bergabung, karena tujuannya sama untuk Indonesia yang bebas korupsi.
Boni tidak menampik kemungkinan adanya penyusup dalam aksi itu. Apalagi  sudah ada peringatan-peringatan dini dari petinggi negara. “Tapi kalau dari kami, kemungkinan itu kecil, apalagi kita terus konsolidasi. Kalau pun ada sangat mungkin itu sengaja diciptakan. Yang penting kita jangan terpancing dan bertindak anarkis.”
AKSI DAMAI
Boni juga berharap bagi yang tidak setuju dengan aksi 9 Desember, ia mengingatkan, hendaknya tidak mengganggu aksi damai rakyat yang benar-benar anti korupsi. Apalagi aksi itu bukan untuk melawan atau menjatuhkan seseorang, tapi melawan korupsi yang menjadi musuh bersama bangsa Indonesia.
Lebih lanjut dikatakan gerakan 9 Desember nanti adalah hal yang wajar dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi se-Dunia. “Dan itu dilakukan di negara manapun pada tanggal yang sama, sebagai gerakan rakyat. Presiden SBY mestinya tidak perlu takut sebagai ancaman atau tekanan politik terhadap pemerintahannya.”
M.Qodari, direktur eksekutif Indo Barometer menyebut untuk mencegah penyusup tidak mudah apalagi dihimbau. Karena itu yang penting jangan mudah terpancing. “Mereka tak mungkin dihimbau karena mereka punya agenda tersendiri. Itu preseden standar. Jadi kitalah yang harus waspada dengan mengantisipasinya,” katanya.
Aktivis ICW Febry Diansyah juga menganggap pernyataan SBY itu terlalu berlebihan. Apalagi kalau informasi yang diperolehnya dari intelijen mestinya tidak disampaikan kepada publik tetapi dimatangkan dulu. “Itu mungkin saja bentuk lain dari kecemasannya,” katanya.
MENYESATKAN
Aktivis Bendera Mustar Bonaventura menyikapi pernyataan SBY sebagai sikap curiga yang berlebihan kepada rakyat. “Seharusnya rakyat yang berhak curiga kepada pemerintah, ada apa ini. Pernyataan SBY itu justru bentuk ketakutan yang berlebihan,” ujarnya saat dihubungi Pos Kota.
Ia bahkan menilai pernyataan itu ditujukan untuk memberikan opini negatif kepada rakyat sehingga masyarakat antipati terhadap  demo yang akan digelar nanti. “Pernyataan itu bisa menyesatkan masyarakat. Pemerintah mencoba membangun opini sebagai langkah untuk mencegah aksi demo nanti. Apapun yang terjadi kita tetap akan menggelar aksi demo,” lanjut Bona.
Dalam aksi demo nanti LSM Bendera belum bisa menentukan berapa massa yang akan diturunkan dan lokasi mana yang bakal dijadikan tempat untuk beraksi. “Kami akan melakukan konsolidasi untuk membahas hal itu. Yang jelas bentuk demo kami nanti bersifat statis (tak bergerak), hal itu untuk mengantisipasi dan meminimalisir adanya ‘penumpang gelap’ dalam demo kami,” tandasnya lagi.
BIARKAN DEMO
Sementara itu, mantan pimpinan KPK Ery Riyana Hardjapamekas minta tidak terlalu khawatir dengan aksi demo anti korupsi 9 Desember nanti.”Tanggal 9 Desember itu hari antikorupsi. Pemberantasan korupsi perlu partisipasi publik, kenapa harus dikhawatirkan, biarkan saja yang penting tidak anarkis?” katanya.
Bahkan kalau ada pihak-pihak yang dianggap penyusup lalu menunggangi untuk kepentingan politiknya tidak perlu dipermasalahkan. “Silakan kalau ada yang menumpang dengan agenda politik, yang terpenting jangan ganggu ketertiban umum,” imbuhnya.
Soal pernyataan SBY yang terkesan memberi peringatan terhadap demo tersebut, Erry mengatakan wajar sebagai pemimpin memberikan informasi. “Yang penting jangan sampai melarang. Itu hanya menginformasikan agar ada langkah-langkah pengamanan tepat, saya setuju. Karena kalau sampai mengganggu ketertiban saya juga tidak setuju,” kuncinya.
Polda Metro Jaya akan menurunkan 10.000 personilnya untuk mengamankan demo 9 Desember 2009. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Drs Wahyono menjelaskan akan melakukan pengamanan ketat terhadap demonstran. “Tujuannya, agar aksi mereka berjalan tertib dan lancar, sedang masyarakat lainnya juga merasa nyaman,” katanya.
“Untuk memberikan kenyamanan kepada warga lain yang tidak ikut demo, saya imbau kepada para demonstran supaya tertib dan tidak anarkis,” kata Kapolda. (yahya/chotim/endang/edi/yp/us/sir)