Terlalu... Pemprov DKI Tak Punya Solusi Tepat Atasi Problema Ibukota
 |
 |
Menurut Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan, terlihat jelas Pemprov DKI Jakarta belum memiliki solusi tepat untuk melepaskan diri dari masalah banjir. Padahal, anggaran yang dialokasikan APBD untuk mengatasinya sangat besar dan fantastis. Bahkan terus naik dari tahun ke tahun.
Untuk 2008 saja, ungkap Yuna, anggaran pengendalian dan penanganan banjir DKI mencapai Rp 916,36 miliar, lalu pada 2009 menembus angka Rp 1,08 trilun. Bahkan pada 2010 terus naik menjadi Rp 1,34 triliun.
Berdasarkan hasil penelitian Fitra terhadap anggaran pengendalian atau penanganan banjir di DKI, dinas yang memiliki kewenangan paling banyak dan mendapatkan porsi anggaran paling besar pada 2010 adalah Dinas Pekerjaan Umum dengan total Rp 970 miliar.
Sebagian besar anggaran itu digunakan untuk pemeliharaan dan operasional infrastruktur, berupa pengerukan saluran, perbaikan dan pemeliharaan. Menurut Yuna, penanganan banjir tidak ditentukan besar kecilnya anggaran, tetapi bagaimana Pemprov DKI mencari langkah, upaya, dan cara-cara yang lebih efektif.
“Seharusnya Pemprov DKI segera melakukan evaluasi untuk mencari penyebab atau akar masalah. Jika tidak, uang triliunan rupiah yang terus dikucurkan dari tahun ke tahun akan menguap begitu saja dan tidak jelas digunakan untuk apa,” sentilnya.
Seperti diketahui, RAPBD DKI Jakarta 2011 direncanakan memakan biaya sebesar Rp 27,95 triliun atau naik 4,65 persen dibanding Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2010 sebesar Rp 26,71 triliun. Sayangnya, dari dana sebesar itu, Pemprov DKI belum memiliki tujuan jelas dalam mengatasi kemacetan dan banjir di ibukota.
Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) DKI Jakarta Sarwa Handayani misalnya, mengaku belum memiliki data pasti mengenai kedua permasalahan tersebut. Menurutnya, penetapan dan perencanaan anggaran macet dan banjir harus dibicarakan oleh semua pihak, termasuk Polda Metro Jaya. Sebab, dari anggaran tersebut, harus direncanakan mengenai infrastruktur, bus dan traffic management-nya.
“Itu (banjir dan macet) memang program utama Jakarta. Sayangnya, kami belum bisa menyampaikan berapa angkanya secara utuh. Tapi kami bisa sampaikan, untuk banjir pada tahun berjalan sekitar 5 persen dari total RAPBD. Anggaran untuk kemacetan akan lebih besar dari banjir, tapi kami belum bisa menyampaikan jumlah angkanya secara pasti,” katanya, saat ditemui di Balaikota, Jakarta, baru-baru ini.
Namun, Handayani berkilah, meski RAPBD belum memiliki anggaran pasti, Pemprov akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi massal yang murah, aman dan nyaman.
Untuk itu, pada 2011 hingga 2012 mendatang, Pemprov DKI Jakarta kembali menegaskan komitmennya untuk fokus meningkatkan standar pelayanan minimal (SPM) serta penataan fasilitas dan sarana busway.
Peningkatan SPM busway antara lain dengan melakukan penambahan armada, sterilisasi jalur busway, perbaikan halte, perbaikan jalur busway dan perbaikan jembatan penyeberangan hingga penyediaan feeder. Ditargetkan, peningkatan SPM akan berlangsung selama dua tahun ke depan, sehingga pada 2012 mendatang akan ada penambahan hingga Koridor XII.
“Dari hasil evaluasi, kita melihat kemampuan kita. Salah satunya kemampuan anggaran daerah. Sehingga diputuskan kita bangun 12 koridor busway saja, dari rencananya 15 koridor busway,” ucap Handayani.
Untuk anggaran 2011, lanjut Handayani, penambahan koridor busway hanya dilakukan untuk Koridor XI dengan rute Kampung Melayu-Pulogebang. Sedangkan pada 2012, Pemprov akan membangun Koridor XII dengan rute Tanjung Priok-Pluit.
Untuk tahun ini, direncanakan dua koridor busway, yaitu Koridor IX (Pinang Ranti-Pluit) dan Koridor X (Cililitan-Tanjung Priok) akan dioperasikan pada Desember 2010.
Kemudian dalam mengatasi kemacetan, Pemprov juga merencanakan pelebaran jalan perintis Kemerdekaan Bermis-Pulo Gadung, pembangunan FO Tubagus Angke dan Bandengan, pembangunan busway Koridor Kampung Melayu-Pulo Gebang, pembebasan tanah untuk MRT dan jalan tembus (missing link).
Sedangkan dalam penanganan banjir, RAPBD DKI juga memiliki kegiatan prioritas seperti pembangunan Waduk Halim (Tahap II), penyelesaian genangan jalan di 73 lokasi, pembebasan tanah BKT Koridor Kering, normalisasi kali dan saluran, pembangunan pompa di Kramatjati, dan layanan pembersihan kali.
Sementara di bidang kesehatan, terang Handayani, Pemprov DKI juga belum bisa menjabarkan data anggaran pasti. Yang pasti, anggaran untuk bidang kesehatan akan meningkat. Anggaran rencananya akan digunakan untuk pembangunan Puskesmas rawat inap, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Keluarga Miskin (JPKM Gakin) dan rehabilitasi total Puskesmas kecamatan dan kelurahan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Fadjar Panjaitan mengatakan, asumsi dan kebijakan pokok dalam penyusunan RAPBD DKI 2011 didasarkan pada beberapa hal.
Salah satunya, pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan tumbuh sekitar 7 persen atau naik 0,8 persen dibandingkan target tahun ini sebesar 6,2 persen. Juga berdasarkan inflasi, diperkirakan mencapai sekitar 5,5 persen, lebih rendah dari 2010 yang mencapai 5,75 persen.
Kemudian Belanja Daerah sebesar Rp 27,3 triliun atau naik 4,12 persen dari APBD Perubahan 2010 yang hanya sebesar Rp 26,23 triliun. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 2,43 triliun, menurun 35,21 persen dari APBD Perubahan 2010 yang mencapai Rp 3,75 triliun.
Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan untuk 2011 mencapai Rp 645,41 miliar, meningkat 33,99 persen dari APBD Perubahan 2010 sebesar Rp 481,68 miliar.
Beberapa kebijakan belanja Pemprov DKI, rencana kenaikan gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebesar 10 persen juga akan dimasukkan dalam RAPBD 2011. Ini mengikuti kebijakan pemerintah pusat, mengalokasikan anggaran untuk pegawai baru 3.000 orang, menyesuaikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) guru, sesuai dengan golongan.
Selanjutnya, alokasi anggaran pendidikan lebih dari 20 persen, sesuai amanah UUD 1945, serta membangun infrastruktur pengendali banjir dan transportasi kota.
Oknum Pemprov Bermain, Pemukim Liar Tepi Kali Marak
Pengamat perkotaan Yayat Supriatna mengingatkan, pembebasan lahan untuk keperluan pelebaran sungai, diperkirakan membutuhkan dana Rp 100 miliar, yang akan diambil dari APBD DKI Jakarta pada 2011.
Menurutnya, meski sungai tersebut berada di wilayah DKI Jakarta, tanggung jawab atau wewenang pelebaran dan pembebasan kali makro tersebut tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum.
Menyangkut maraknya bangunan liar di sepanjang bantaran kali di wilayah Jakarta, menurut Yayat, ditengarai karena lemahnya pengawasan yang dilakukan pihak instansi terkait di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Mereka bisa membangun dan tinggal di area tersebut karena ada yang memberi izin, baik oknum aparat maupun oknum lainnya.
Pemprov DKI, kata dia, hanya bertanggung jawab pada sungai kecil. “Pemprov DKI Jakarta hanya punya wewenang mengelola 19 kali kecil yang ada di DKI Jakarta, seperti Kali Muara Karang, Kali Cideng, dan kali-kali lainnya. Sementara untuk sungai besar, seperti Kali Sunter, menjadi kewenangan pemerintah pusat,” cetus Yayat.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, anggaran tahun 2010 saja untuk mengatasi banjir sudah mencapai sekitar Rp 1,3 triliun. Untuk itu, dia berharap agar Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2011 bisa direncanakan dengan baik oleh semua perangkat daerah terkait dengan permasalahan banjir. Sehingga bisa secara efektif dampaknya dirasakan oleh masyarakat Jakarta.
“Dana itu dikucurkan langsung melalui sektor penanggulangan (bencana). Makanya jangan tanyakan itu ke saya. Saya cuma berharap dana-dana itu bermanfaat untuk kota Jakarta,” kata Foke, sapaan Fauzi Bowo.
Sedangkan untuk tahun 2010 ini, Foke yakin jika anggaran itu sudah digunakan untuk perbaikan di Jakarta. Menurutnya, dana banjir antara lain digunakan untuk pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT) dan itu didapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya, lewat sektor Departemen Pekerjaan Umum disalurkan ke Balai Besar Ciliwung-Cisadane.
“Itu mereka yang bangun. Bukan cuma Rp 1,3 T saja nilainya, tapi lebih dari itu, kurang lebih Rp 2,5 T. Hasilnya ya seperti itu, KBT. Yang dari APBD mengeluarkan Rp 2,7 T, untuk membebaskan tanahnya. Kerjasama ini yang membawa manfaat besar untuk warga kota Jakarta. Jadi jangan salah lagi,” tegas Foke.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Priya Ramdhani mengatakan, sebelum APBD 2011 disahkan, sebaiknya Pemprov memprioritaskan apa yang harus diselesaikan. Kemudian meningkatkan infrastruktur yang terhambat oleh masalah yang disebabkan karena banjir rutin.
“Saya menilai Pemprov DKI sebaiknya memprioritaskan penanganan banjir dan kemacetan Jakarta tahun depan,” pinta politisi Partai Golkar itu. [RM]
Baca juga:
0 komentar to Awas, Triliunan Dana Buat Banjir & Macet Menguap