Kabar aktual

Gubernur Foke Tak Prioritaskan Atasi Banjir dan Macet
Jum'at, 12 November 2010 , 06:07:00 WIB

RMOL. Kebijakan Gubernur DKI Ja­karta Fauzi Bowo yang tidak menjadikan anggaran pena­nganan banjir sebagai priori­tas, disayangkan politisi Ke­bon Si­rih. Padahal, banjir dan kema­cetan telah menjadi ke­luhan ter­besar warga ibukota. Hal ini di­nyatakan Ketua Ko­misi B DPRD DKI Jakarta Sla­met Nurdin.

Seperti diketahui, alokasi pe­na­nganan banjir hanya dipu­tuskan gubernur sebesar 4,8 per­sen dari total APBD 2011 Rp 27,95 triliun. Sementara sektor transportasi dianggarkan sebe­sar sembilan persen.

“Sebenarnya, diminim­kan­nya alokasi anggaran banjir dan ma­cet itu bukan salah guber­nur. Me­lainkan tim perumus­nya yang tidak sensitif me­nang­gapi kelu­han warga Ja­karta,” kata Ketua DPW PKS DKI Jakarta itu.

Itulah sebabnya, lanjut Sla­met, aktivitas warga menjadi ter­­ganggu, roda perekonomian juga tidak bisa berjalan lancar. Ini masih ditambah cuaca eks­trim dan hujan terjadi setiap saat. Musim tidak bisa lagi di­prediksi. Hal itu menambah an­caman banjir semakin tinggi. Bukan hanya banjir akibat kiri­man dari hulu, tapi juga banjir akibat hujan lokal. Alokasi ang­garan banjir dan kemacetan mestinya diprioritaskan.

Sementara program-program yang tidak mendesak, menu­rut­nya, bisa ditunda. Seperti fungsi pelayanan umum yang dialoka­sikan 24,6 persen atau Rp 6,88 triliun. Besarnya anggaran ter­sebut digunakan untuk pe­nye­lenggaraan urusan pemerin­ta­han umum, perencanaan pem­bangunan, komunikasi dan in­formatika, kearsipan dan uru­san statistik.

“Bandingkan, lebih mende­sak mana dengan penanganan banjir. Kenapa banjir hanya mendapat 4,8 persen atau hanya Rp 1,3 triliun,” sentilnya.

Program yang tidak prioritas pada RAPBD 2011 begitu ba­nyak muncul. Hal itu sangat di­sayangkan dan membuktikan sen­sitivitas para perumus ang­garan sangat rendah.

“Warga Jakarta hanya butuh banjir dan macet dibereskan. Yang lain juga penting, tapi ti­dak mendesak. Kalau sekarang tidak diprioritaskan, hingga RPJMD (Rencana Pembangu­nan Jang­ka Menengah Daerah) ha­bis pada 2012, dua persoalan itu tidak akan tuntas,” katanya.

Rendahnya alokasi anggaran banjir dan kemacetan, kata Sla­met, memang ma­sih bisa ber­ubah dinamis saat pem­bahasan bersama dewan. Namun, jika usulan awal jum­lahnya sudah tak signifikan, akan sulit dan dibutuhkan waktu lama untuk merombak kembali RAPBD.

Dari penelusuran koran ini pada pagu awal usulan angga­ran, untuk penanganan banjir awalnya diusulkan Rp 3,2 trili­un. Anggaran itu terma­suk un­tuk menambah ruas jalan la­yang non tol, pena­nga­nan ge­na­­ngan dan memba­ngun waduk.

Setelah masuk ke Badan Pe­rencanaan Pembangunan Dae­rah (Bappeda), anggaran di­pangkas menjadi Rp 1,98 tri­li­un. Lalu dipangkas lagi men­jadi Rp 1,3 triliun saat diusul­kan ke DPRD DKI.   [RM]

Baca juga:

Bang Foke, Macet Bikin Warga Stres & Frustrasi

Retribusi Gelap Reklame Diduga Dipungut Oknum Pemprov DKI

Stop Bangun Mall Di Jakarta

Luas RTH Cuma 6%

Nokia Care-nya Resmi Atau Ecek-ecek Nih?