Kabar aktual

"Sampai saat ini, Presiden masih ingkar janji dengan belum diterbitkannya  Inpres  penghematan anggaran," kata Yuna Farhan, Sekretaris Jenderal Fitra, dalam siaran pers bertajuk "Kebohongan Penghematan Anggaran" yang diterima VIVAnews.com, Senin, 17 Januari 2011.

Menurut Fitra, jika Presiden serius menghemat anggaran termasuk belanja perjalanan dinas, seharusnya dilakukan penghematan sejak anggaran disusun. Sehingga, anggaran bisa direalokasi pada program yang lebih bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. "Penghematan anggaran ketika APBN telah ditetapkan, akan menjadi anggaran tidak terserap, sehingga fungsi APBN menjadi tidak optimal," kata Yuna.

Selain tidak mengeluarkan Inpres yang dijanjikan itu, Fitra juga menduga belanja perjalanan luar negeri pemerintah juga naik di tahun anggaran 2011. Semula, pada rancangannya (RAPBN 2011) Rp20,9 triliun, menjadi Rp24,5 triliun atau hampir lima kali lipat anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat 2011 sebesar Rp5,6 triliun. Ironisnya, belanja fungsi kesehatan justru menurun, dari Rp19,8 triliun pada APBN-P (APBN Perubahan) 2010 menjadi Rp13,6 triliun pada APBN 2011.

"Pantas saja, belanja perjalanan yang biasanya diuraikan pada nomenklatur belanja barang, pada dokumen Data Pokok APBN 2011, tidak lagi diuraikan (dicantumkan). Rupanya, untuk menghindari kritik publik atas membengkaknya belanja perjalanan, Pemerintah justru menutupi  belanja perjalanan ini," kata Yuna.

Belanja perjalanan, kata Yuna, adalah belanja yang terus membengkak setiap tahun. Pada APBN 2009, misalnya, alokasi belanja perjalanan Rp2,9 triliun, namun melonjak pada APBN-P 2009 menjadi Rp12,7 triliun, bahkan membengkak menjadi Rp15,2 triliun pada realisasinya. Hal yang sama terjadi di tahun 2010, pada APBN Pemerintah menetapkan Rp16,2 triliun, pada APBN-P membengkak menjadi Rp19,5 triliun.

Karena itu, Fitra meminta Presiden segera menepati janji untuk menerbitkan Inpres Penghematan Anggaran. Kemudian, Pemerintah memangkas belanja perjalanan dinas separuhnya pada APBN-P 2010 dan ketiga, memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga untuk membuka DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pada laman masing-masing, sehingga publik bisa memantau penghematan yang dilakukan.[vivanews]
Related News:
SBY Bohong, rakyat radikal
Kebohongan Rezim SBY
Presiden SBY: Ayo Bertanam Sayur di Rumah
SBY Jadi Saksi Nikah Renny Sutiyoso
"Inflasi" Hentikan Pidato SBY
SBY Minta Pusat dan Daerah Kompak
Wisata Istana Presiden Diliburkan Hari Ini