Mantan Menkeu ORBA, Fuad Bawazier: “Saya Bisa Dapat Fee Lebih 1 Persen dari IMF”
Fuad Bawazier: “Saya Bisa Dapat Fee Lebih 1 Persen dari IMF”
DR. Fuad Bawazier, MA. Pendidikan sarjana Mantan Dirjen Pajak, Fuad Bawazier mengatakan, dirinya akan mendapat upeti lebih dari satu persen dari IMF jika saja dirinya dalam posisi seperti mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
FUAD meminta pemerintah serius menyelidiki fee mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati sebesar 1 persen dari Bank Dunia atau IMF, sebagaimana dugaan penasihat mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Sinawatra, Justiani atau Liem Siok Lan.
Jika jugaan Liem Siok Lan ini benar-benar terjadi, maka Sri Mulyani telah merugikan keuangan negara dengan jumlah yang tidak sedikit, dan kasus ini tentu harus diproses secara hukum oleh pihak berwajib.
“Jangan dibiarkan dugaan Justiani ini. Pihak berwajib harus segara melakukan investigasi atau penyelidikan atas dugaan fee 1 persen yang didapat Sri Mulyani. Negara kan yang rugi jika dugaan ini benar,” kata Fuad, ketika dihubungi Monitor Indonesia, Selasa (15/02/2011).
Menurut Fuad, pihak berwajib harus mempertanyakan proses setiap peminjaman yang dilakukan sales promotion girl (SPG)-nya IMF itu. Penyelidikan para penegak hukum tidak hanya dimulai dengan motivasi SPG IMF itu melakukan peminjaman, tapi juga untuk apa dana pinjaman tersebut.
Sebab, kata Fuad, setiap penggunaan dana yang dipinjam dari Bank Dunia atau IMF tersebut tidaklah jelas penggunaanya. Banyak proyek-proyek fiktif yang ditangani Sri Mulyani selama menjabat Menteri Keuangan. Sri Mulyani telah melakukan penyalahgunaan keuangan negara, karena semua proyek yang ditangani Sri Mulyani itu gagal total, fiktif, dan tentu harus diproses secara hukum. “Sri Mulyani harus diproses secara hukum. Kasus ini jangan dibiarkan agar semuanya bisa jelas,” katanya.
Fuad meminta pemerintah segara melakukan penyelidikan atas penggunaan dana terhadap proyek fiktif. Menurut Fuad, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu memberikan audit, dan hasil audit dari BPK ini nantinya harus diserahkan ke DPR dan kemudian dilanjutkan ke KPK untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sehingga bisa dibuktikan benar-tidaknya Sri Mulyani sebagai SPG Bank Dunia dan IMF yang mendapat upeti 1 persen.
Bahkan Fuad menyatakan, dirinya akan mendapat upeti jauh lebih tinggi dari Sri Mulyani jika saja dirinya memiliki jabatan seperti menteri keuangan. “Bukan 1 persen lagi upeti yang saya dapatkan dari Bank dunia atau IMF jika saya mendapatkan posisi Sri Mulyani,” katanya.
http://monitorindonesia.com/2011/02/...-imf%E2%80%9D/
Jadi SPG IMF, Sri Mulyani Didorong Jadi Presiden Seperti SBY
Tuesday, February 15, 2011, 20:21
Berdasarkan kebiasaan umum yang berlaku di dunia perekonomian global seperti IMF, setiap orang yang menjadi perantara peminjaman uang, maka ia akan mendapatkan fee dari total pinjaman sebesar 1-3 persen. Itu pula yang terjadi pada mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga memperoleh fee 1 persen dari setiap total pinjaman negara.
DENGAN kata lain, ketika Sri Mulyani berhasil mengutang dari IMF sebesar 3 miliar dolar AS, ia memperoleh komisi sebesar Rp 30 miliar, dengan asumsi 1 dolar AS sama dengan Rp10.000.
Kendati jumlah komisi yang diperoleh Sri cukup fantastis, hal tersebut memang sudah menjadi kebiasaan di dunia perekonomian global. Bahkan, komisi yang diperoleh dari hasil penjualan utang bisa mencapai hingga tiga persen.
Hal ini diungkapkan mantan Penasehat PM Thailand Thaksin Shinawatra, Justiani kepada Monitor Indonesia, Selasa (15/2/2011). Penjelasan wanita yang akrab disapa Liem Siok Lan ini terkait dengan tudingannya yang mengatakan mantan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati adalah Sales Promotion Girl (SPG) International Monetary Fund (IMF).
“Sri Mulyani jadi sales promotion girl-nya IMF, karena mendapat fee satu persen dari setiap pinjaman. Jadi, jangan heran, kalau ekonomi kita terus ditentukan pihak asing,” kritiknya ketika didaulat sebagai salah satu pembicara dalam seminar bertajuk “Pembangunan Minus Kesejahteraan” yang diselenggarakan Sabang Merauke Circle, (SMC) di Jakarta, Senin (31/1/2011) lalu.
Menurut Justiani, apabila Sri Mulyani tidak menerima imbalan tersebut, itu artinya Sri adalah orang yang sangat bodoh, karena tidak mengerti permainan keuangan yang memang seperti itu.
“Tapi karena saya mengasumsikan Sri pintar, berarti dia terima itu. Dia akan terima itu karena memang sudah aturan global. Penghasilan marketing itu kan dari menjual utang itu. Di money market juga begitu, kalau kita menjual saham itu tentunya kita dapat bagian,” imbuh Justiani.
Namun, sambung dia, jika Sri benar-benar tidak menerima imbalan itu, tentunya ada hal lain yang pantas dicurigai. Dia menduga, Sri sengaja tidak menerima imbalan itu, dengan konsekuensi IMF akan mendorong Sri Mulyani menjadi presiden pada Pilpres 2014 mendatang.
“Jika Sri tidak menerima imbalan itu, maka uang itu dikelola IMF, dengan jaminan Sri akan dijadikan sebagai presiden seperti halnya SBY dulu. Yang menjadikan SBY sebagai presiden kan IMF. Tetapi konsekuensinya harus tetap mengutang ke IMF. Dari jaman Soekarno hingga SBY, utang SBY yang paling banyak. Ini konsekuensinya, makanya dia terpilih lagi sebagai presiden,” ungkapnya.
Liem Siok Lan mengakui, kecurigaan Sri Mulyani adalah SPG-nya IMF sebenarnya bersumber dari pernyataan ekonom senior Drajad Wibowo ketika Indonesia mengutang dari IMF sebesar 3 Triliun dolar AS. Kala itu, Drajad protes, karena bunga yang dikenakan IMF atas pinjaman itu sangat tinggi hingga 11,75 persen per tahun.
“Itu pertama yang ungkap Drajad. Setelah kita telusuri ternyata betul, bunganya sangat tinggi. Kita juga cek dari buku utang yang dirilis dari Depkeu, ternyata betul. Nah, siapa yang beli? Itu Anthony Salim, artinya rakyat Indonesia mengutang ke Antony Salim,” imbuhnya.
“Tetapi kenapa bunganya tinggi, itu untuk kepentingan Partai Demokrat. Hasil dari bunga yang tinggi itu kemudian diberikan kepada Partai Demokrat. Sehingga, SBY memang terlibat di sini. Kalau tidak ada konspirasi politik yang besar, Sri Mulyani tidak mungkin mau melakukan itu,” tambah Justiani.
Dijelaskan Justiani, temuan ini bersama 200 LSM pimpinan mantan calon presiden Deddy Mizwar sebenarnya sudah dilaporkan ke KPK pada 2009 lalu. Namun, entah kenapa hingga kini KPK belum menindaklanjutinya. “Tahun 2009, sebelum pilpres hal ini sudah diadukan ke KPK oleh 200 LSM pimpinan Deddy Mizwar. Tetapi hingga kini masih belum ditanggapi. Mana tanggapan KPK?” kritik dia.
http://monitorindonesia.com/2011/02/...n-seperti-sby/
Fuad Bawazier: “Saya Bisa Dapat Fee Lebih 1 Persen dari IMF”
FUAD meminta pemerintah serius menyelidiki fee mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati sebesar 1 persen dari Bank Dunia atau IMF, sebagaimana dugaan penasihat mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Sinawatra, Justiani atau Liem Siok Lan.
Jika jugaan Liem Siok Lan ini benar-benar terjadi, maka Sri Mulyani telah merugikan keuangan negara dengan jumlah yang tidak sedikit, dan kasus ini tentu harus diproses secara hukum oleh pihak berwajib.
“Jangan dibiarkan dugaan Justiani ini. Pihak berwajib harus segara melakukan investigasi atau penyelidikan atas dugaan fee 1 persen yang didapat Sri Mulyani. Negara kan yang rugi jika dugaan ini benar,” kata Fuad, ketika dihubungi Monitor Indonesia, Selasa (15/02/2011).
Menurut Fuad, pihak berwajib harus mempertanyakan proses setiap peminjaman yang dilakukan sales promotion girl (SPG)-nya IMF itu. Penyelidikan para penegak hukum tidak hanya dimulai dengan motivasi SPG IMF itu melakukan peminjaman, tapi juga untuk apa dana pinjaman tersebut.
Sebab, kata Fuad, setiap penggunaan dana yang dipinjam dari Bank Dunia atau IMF tersebut tidaklah jelas penggunaanya. Banyak proyek-proyek fiktif yang ditangani Sri Mulyani selama menjabat Menteri Keuangan. Sri Mulyani telah melakukan penyalahgunaan keuangan negara, karena semua proyek yang ditangani Sri Mulyani itu gagal total, fiktif, dan tentu harus diproses secara hukum. “Sri Mulyani harus diproses secara hukum. Kasus ini jangan dibiarkan agar semuanya bisa jelas,” katanya.
Fuad meminta pemerintah segara melakukan penyelidikan atas penggunaan dana terhadap proyek fiktif. Menurut Fuad, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu memberikan audit, dan hasil audit dari BPK ini nantinya harus diserahkan ke DPR dan kemudian dilanjutkan ke KPK untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sehingga bisa dibuktikan benar-tidaknya Sri Mulyani sebagai SPG Bank Dunia dan IMF yang mendapat upeti 1 persen.
Bahkan Fuad menyatakan, dirinya akan mendapat upeti jauh lebih tinggi dari Sri Mulyani jika saja dirinya memiliki jabatan seperti menteri keuangan. “Bukan 1 persen lagi upeti yang saya dapatkan dari Bank dunia atau IMF jika saya mendapatkan posisi Sri Mulyani,” katanya.
http://monitorindonesia.com/2011/02/...-imf%E2%80%9D/
Jadi SPG IMF, Sri Mulyani Didorong Jadi Presiden Seperti SBY
Tuesday, February 15, 2011, 20:21
Berdasarkan kebiasaan umum yang berlaku di dunia perekonomian global seperti IMF, setiap orang yang menjadi perantara peminjaman uang, maka ia akan mendapatkan fee dari total pinjaman sebesar 1-3 persen. Itu pula yang terjadi pada mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga memperoleh fee 1 persen dari setiap total pinjaman negara.
DENGAN kata lain, ketika Sri Mulyani berhasil mengutang dari IMF sebesar 3 miliar dolar AS, ia memperoleh komisi sebesar Rp 30 miliar, dengan asumsi 1 dolar AS sama dengan Rp10.000.
Kendati jumlah komisi yang diperoleh Sri cukup fantastis, hal tersebut memang sudah menjadi kebiasaan di dunia perekonomian global. Bahkan, komisi yang diperoleh dari hasil penjualan utang bisa mencapai hingga tiga persen.
Hal ini diungkapkan mantan Penasehat PM Thailand Thaksin Shinawatra, Justiani kepada Monitor Indonesia, Selasa (15/2/2011). Penjelasan wanita yang akrab disapa Liem Siok Lan ini terkait dengan tudingannya yang mengatakan mantan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati adalah Sales Promotion Girl (SPG) International Monetary Fund (IMF).
“Sri Mulyani jadi sales promotion girl-nya IMF, karena mendapat fee satu persen dari setiap pinjaman. Jadi, jangan heran, kalau ekonomi kita terus ditentukan pihak asing,” kritiknya ketika didaulat sebagai salah satu pembicara dalam seminar bertajuk “Pembangunan Minus Kesejahteraan” yang diselenggarakan Sabang Merauke Circle, (SMC) di Jakarta, Senin (31/1/2011) lalu.
Menurut Justiani, apabila Sri Mulyani tidak menerima imbalan tersebut, itu artinya Sri adalah orang yang sangat bodoh, karena tidak mengerti permainan keuangan yang memang seperti itu.
“Tapi karena saya mengasumsikan Sri pintar, berarti dia terima itu. Dia akan terima itu karena memang sudah aturan global. Penghasilan marketing itu kan dari menjual utang itu. Di money market juga begitu, kalau kita menjual saham itu tentunya kita dapat bagian,” imbuh Justiani.
Namun, sambung dia, jika Sri benar-benar tidak menerima imbalan itu, tentunya ada hal lain yang pantas dicurigai. Dia menduga, Sri sengaja tidak menerima imbalan itu, dengan konsekuensi IMF akan mendorong Sri Mulyani menjadi presiden pada Pilpres 2014 mendatang.
“Jika Sri tidak menerima imbalan itu, maka uang itu dikelola IMF, dengan jaminan Sri akan dijadikan sebagai presiden seperti halnya SBY dulu. Yang menjadikan SBY sebagai presiden kan IMF. Tetapi konsekuensinya harus tetap mengutang ke IMF. Dari jaman Soekarno hingga SBY, utang SBY yang paling banyak. Ini konsekuensinya, makanya dia terpilih lagi sebagai presiden,” ungkapnya.
Liem Siok Lan mengakui, kecurigaan Sri Mulyani adalah SPG-nya IMF sebenarnya bersumber dari pernyataan ekonom senior Drajad Wibowo ketika Indonesia mengutang dari IMF sebesar 3 Triliun dolar AS. Kala itu, Drajad protes, karena bunga yang dikenakan IMF atas pinjaman itu sangat tinggi hingga 11,75 persen per tahun.
“Itu pertama yang ungkap Drajad. Setelah kita telusuri ternyata betul, bunganya sangat tinggi. Kita juga cek dari buku utang yang dirilis dari Depkeu, ternyata betul. Nah, siapa yang beli? Itu Anthony Salim, artinya rakyat Indonesia mengutang ke Antony Salim,” imbuhnya.
“Tetapi kenapa bunganya tinggi, itu untuk kepentingan Partai Demokrat. Hasil dari bunga yang tinggi itu kemudian diberikan kepada Partai Demokrat. Sehingga, SBY memang terlibat di sini. Kalau tidak ada konspirasi politik yang besar, Sri Mulyani tidak mungkin mau melakukan itu,” tambah Justiani.
Dijelaskan Justiani, temuan ini bersama 200 LSM pimpinan mantan calon presiden Deddy Mizwar sebenarnya sudah dilaporkan ke KPK pada 2009 lalu. Namun, entah kenapa hingga kini KPK belum menindaklanjutinya. “Tahun 2009, sebelum pilpres hal ini sudah diadukan ke KPK oleh 200 LSM pimpinan Deddy Mizwar. Tetapi hingga kini masih belum ditanggapi. Mana tanggapan KPK?” kritik dia.
http://monitorindonesia.com/2011/02/...n-seperti-sby/
0 komentar to Saya Bisa Dapat Fee Lebih 1 Persen dari IMF