Kabar aktual

Akibat Sistem Administrasi Kependudukan yang Buruk
Kepadatan penduduk di Jakarta salah satunya dipicu timpangnya pembangunan di daerah. Kondisi ini makin diperparah dengan sistem administrasi kependudukan yang buruk. Akibatnya, banyak warga asli Jakarta yang belum menikmati jaminan sosial, pendidikan dan kesehatan. Apa yang sebenarnya terjadi?
Hal ini ditegaskan Ketua Ko­misi A DPRD DKI Jakarta, Ida Mah­mudah. “Urbanisasi perlu diantisipasi. Jika tidak, dampak ne­gatifnya akan kian meluas hingga memicu tindak kri­mi­nalitas,” ujarnya, pada kegiatan Inspeksi Mendadak DPRD DKI, di Gg Mess, Jalan KH Mas Man­syur, Tanah Abang, Jakarta Pusat,  Selasa (15/11).
Politisi PDI Perjuangan ini juga menyatakan, perlu langkah penyadaran terhadap warga akan pen­tingnya administrasi kepen­du­dukan, terutama bagi warga Ja­karta. Dengan demikian, pe­mi­lahan antara pendatang dan warga asli Ibukota bisa dilakukan.
Anggota Komisi A lainnya, Taufiqurrahman mengatakan, penertiban proses administrasi kependudukan bukan hanya sekadar mengikuti aturan. Namun justru demi mem­per­mudah warga memperoleh ber­bagai layanan digulirkan Pe­merintah Provinsi (Pem­prov) DKI Jakarta. Seperti ja­minan ke­sehatan, pendidikan, hing­ga ke­matian. Keuntungan ini­lah yang ternyata belum ba­nyak diketahui warga.   
“Harusnya, keuntungan ter­sebut bisa disosialisasikan Pem­­­prov DKI ke warga. Se­hing­­ga me­­reka antusias me­ngu­rus ad­mi­nis­trasi ke­pen­du­du­kannya,” tan­das politisi Par­tai Demokrat ini.
Sosialisasi tersebut, lanjutnya, bisa dilakukan secara intens da­lam pertemuan rutin bulanan war­ga di kelurahan. Maupun melalui per­temuan warga dari tingkat ko­ta hingga kelurahan. Upaya lain­nya dalam membendung langkah pendatang illegal dengan Ope­rasi Yustisi Kependudukan (OYK), yang rutin digelar Dinas Ke­pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.
Berkaitan hal ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisak­sana menegaskan, keberadaan aturan yang wajib di­taati baik oleh warga asli Jakarta maupun pen­datang, bukan ber­arti kota ini  tertutup bagi pendatang. Hal ini semata untuk pe­ngen­dalian pen­duduk. Pen­da­taan juga bertujuan agar ber­bagai program ke­masya­rakatan yang digulirkan peme­rintah daerah dapat tepat sasaran.
“Jangan sampai, alokasi angga­ran yang sudah ditetapkan dalam Ang­garan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak mengalir ke warga Jakarta, tapi malah ke war­ga pendatang,” tandasnya.
Seperti diketahui, jumlah pen­duduk Jakarta melonjak pesat, akibat kebutuhan tenaga kerja yang hampir semua terpusat di Jakarta.
Dalam waktu lima tahun, penduduk Jakarta berlipat lebih dari dua kali. Kini, daerah yang memiliki luas sekitar 661.52 kilometer persegi ini, jumlah penduduknya mencapai  9,6 juta jiwa.
Berbagai kantung permukiman kelas menengah baru kemudian berkembang. Seperti Kebayoran Baru, Cempaka Putih, Pulo Mas, Tebet, dan Pejompongan. Pusat-pusat permukiman juga banyak di­bangun secara mandiri oleh ber­bagai kementerian dan ins­titusi milik negara seperti Perum Perumnas.[RMOL]

Baca juga:

Warga Jakarta Capai 12 Juta Jiwa

Tetapkan UMP di Bawah KHL, Forum Buruh Ultimatum Fauzi Bowo Mundur

Tawuran Marak, Cegah Peredaran Narkoba...

230 Satpol PP DKI Dilatih Lagi

Dukungan Prijanto Jadi Gubernur DKI Terus Mengalir