Tetap Dikuasi Asing, Pertumbuhan Ekonomi pada 2012 Tidak Berkualitas!

NOORSY/IST

Saat berada di Hawai untuk menghadiri KTT APEC beberapa waktu lalu, banyak yang menunggu-nunggu Barack Obama tampil dengan kemeja khas Hawai yang bermotif ramai. Sayangnya, ia tetap tampil formal dengan jas dan kemeja.
Namun, saat menghadiri KTT ASEAN ke-19 dan KTT Asia Timur di Bali, 17-19 November 2011, Presiden Amerika Serikat yang murah senyum itu mengenakan kemeja warna hijau tua dengan motif khas Bali. Bisa dibilang ini adalah warna dan motif yang 'sangat berani yang pernah dikenakan Obama.

Mengingat, dalam hal berpakaian ia cenderung berselera kasual dan konservatif. Tampilan suami Michelle ini, memang terlihat sangat berbeda. Bahkan, huffingtonpost.com, salah satu media terkemuka Amerika Serikat, mengungkap "Obama Wears Indonesian Tunic In Bali, Looks Awesome".

Berpose berdekatan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengenakan busana warna merah, Obama tampak sangat senang dengan busana yang dikenakannya. Para delegasi dan pemimpin dunia yang menghadiri KTT ASEAN ke-19 juga tak kalah gagah dan memukau saat mengenakan busana motif Bali. (ren)

Bukannya dikubur atau dilakukan proses otopsi, jenazah Khadafi dipertontonkan pada warga. Warga Kota Misrata antre untuk menyaksikan jenazah Moammar Khadafi.  Jenazah mantan pemimpin Libia Muammar Khadafi dipamerkan di sebuah toko daging di pusat perbelanjaan di Kota Misrata, Sabtu (22/10) waktu setempat. Ratusan warga kota itu dibebaskan untuk melihat dan mengabadikan jenazah Khadafi yang dibiarkan terbaring di atas sebuah kasur tipis.

Foto jenazah Khadafi dibiarkan dengan kondisi hanya menggunakan celana panjang coklat muda dipertontonkan pada warga, dan antrian panjang warga penasaran ingin melihatnya serta mengabadikan dengan kamera ponsel mereka, foto bawah bersama jenazah anaknya.

Sebagian warga mengabadikan bekas pemimpin mereka itu dengan telepon seluler. Keluarga Gaddafi dilaporkan telah meminta agar jasad Gaddafi segera diotopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Sejauh ini masih belum jelas kapan dan di mana jenazah Gaddafi akan dikuburkan.
Seorang pejabat senior mengatakan, kemungkinan jenazah Gaddafi akan dimakamkan hari Minggu (23/10). Tetapi pejabat itu mengatakan, sejauh ini pihaknya tidak berencana mengotoposi jenazah Gaddafi, seperti yang dituntut keluarganya dan kalangan dunia internasional, termasuk PBB.
Tuntutan ini dilakukan untuk mengetahui secara persis bagaimana Gaddafi meninggal dunia. Belum diotopsi Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Navi Pillay, misalnya, mengatakan harus dilakukan penyelidikan menyeluruh tentang penyebab kematian Kolonel Muammar Gaddafi.
Juru bicara Navi Pillay, Rupert Colville, menggambarkan rekaman video -yang memperlihatkan pemimpin Libia itu masih hidup ketika pertama kali ditangkap- amat mengganggu. “Diperlukan rincian lebih banyak untuk memastikan dia tewas dalam pertarungan atau dieksekusi setelah ditangkap. Dua rekaman video telepon genggam yang muncul, yang satu dia masih hidup dan yang satu lagi sudah meninggal, amat mengganggu.”
Colville menambahkan bahwa eksekusi tanpa pengadilan dilarang berdasarkan hukum internasional, apapun situasinya. Ditegaskan bahwa tersangka kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan sekalipun -seperti Muammar Gaddafi- harus dibawa ke pengadilan.
Reaksi keras juga disuarakan berbagai kalangan di dunia yang mempertanyakan sikap sebagian pasukan NTC di Misrata yang menelanjangi dan menyeret jenazah Gaddafi di jalanan, menjelang atau sesudah dia dipastikan tewas.
Dalam rekaman video yang beredar terlihat Qadhafi kemudian diseret oleh banyak orang. Badannya dipukuli sambil ditarik rambutnya. Kepala Qadhafi mengeluarkan darah sehingga mengotori bajunya. Beberapa saat kemudian ia digeletakkan di tanah dalam dan dilucuti pakaian atasnya dalam keadaan mati, setelah sebelumnya terdengar tembakan beberapa kali.
Muammar Qadhafi sempat meminta agar dirinya tidak ditembak mati.
Menurut hukum internasional, Muammar Qadhafi termasuk tawanan perang yang tidak boleh dibunuh begitu saja. Ia harus diperlakukan khusus, untuk kemudian diadili di pengadilan guna mempertanggungjawabkan kejahatan yang dituduhkan atas dirinya.
Melihat perlakuan atas Qadhafi, serta komentar dan informasi simpang-siur yang disampaikan para pemimpin pemberontak terkait peristiwa kematian Qadhafi, sepertinya Dewan Transisi Nasional dan para pendukungnya ingin lepas tangan begitu saja dari masalah ini

Artikel Menarik Lain:

• Khadafi Tewas Mengenaskan!! Detik Terakhir Diktator Libya Meregang Nyawa
• Khadafi Tewas Tertembak!! Rumor Terbaru Buat Harga Minyak Turun
• Perhatikan 38 Foto Khadafi Ini Semua Pengawalnya Adalah Wanita
• Kisah Pilu Gadis Cantik Yang Menjadi Algojo Khadafi, Membunuh dan Diperkosa
• Inilah 5 Negara Lain Yang Bakal Diserang Amerika Cs Setelah Libya
• Sekutu Serang Khadafi, Libya Bakal Menjadi Iraq dan Afghanistan
• Waspada!! Beginilah Cara Penjahat Kuras Tabungan Anda di ATM
• Suster Pirang Bahenol Pendamping Setia Khadafi Juga Ikut Pergi
• Isi Surat Terbuka Putri Nurdin Halid Untuk Rakyat Indonesia

Pengangkatan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin  yang memiliki jabatan Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat juga Denny Indrayana yang juga merupakan orang dekat Presiden SBY yaitu Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme memicu spekulasi adanya upaya penyelamatan hukum para petinggi Partai Demokrat yang saat ini banyak tersandung kasus-kasus korupsi dan skandal lainnya.
Kombinasi keduanya dinilai sebagai kombinasi yang berbahaya bagi penegakan hukum di Indonesia. Keduanya dikhawatirkan akan mengontrol hukum. “Kelihatannya begitu (upaya mengontrol hukum), Memang demikian, mengingat banyak orang Partai Demokrat bisa terjerat hukum,” hal tersenut diungkapkan  aktivis Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi Media di Jakarta, Rabu (19/10) kemarin.
Siapapun tau bagaimana track record kedua orang ini dalam perjalanan karirnya. Adhie mengingatkan keduanya tidak memiliki rekam jejak yang baik selama ini. “Denny lebih tricky (licik). Sedangkan Amir masih bisa dianggap netral,” ujarnya. Denny, menurut Adhi, adalah orang sering kali mengintervensi seperti dalam kasus cicak vs buaya. Rekam jejak Amir sebagai pengacara juga dinilai kurang baik. “Sebagai pengacara dia kurang jujur dan melanggar etika,” ujarnya.
Dengan duet pasangan ini banyak kalangan sangat pesimis kasus kasus besar seperti kasus Bank Century hingga kasus M.Nazaruddin dan Andi Malaranggeng serta Angelina Sondakh  (Wisma Atlet) dan beberapa kasus terkait petinggi Demokrat lainnya akan bisa terselesaikan dengan adil dan baik. Karena bisa dipastikan akan terjadi konflik kepentingan alias tarik menarik kepentingan partai dan profesi di pemerintahan.
Jadi tidak terlalu berlebihan bila banyak kalangan menilai kebijaksanaan presiden SBY merombak kabinetnya ini hanya sebagai upaya penyelamat Partai Demokrat dari kasus-kasus besar yang kini menjerat sebagian petingginya yang notabene adalah orang dekat Presiden sendiri. (Sumber)

Artikel Menarik Lain:

• Alasan SBY Copot Fadel, Pertahankan Muhaimin dan Andi Mallarangeng
• Setalah Sering Prihatin Kini Presiden SBY Sedih Masih Banyak Korupsi di Indonesia
• Susunan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II Pasca Reshuffle
• Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Hasil Reshuffle, Pilihan SBY
• Surat Nazaruddin Buat SBY, Janji Akan Tutup Mulut Soal Borok Partai Demokrat
• Presiden SBY Prihatin, APBD Banyak Dipakai Bangun Rumah dan Mobil Dinas
• Gerindra: Bubarkan Partai Demokrat Sebelum Bubarkan KPK
• Inilah Rekaman Nyanyian Nazaruddin di Metro TV Yang Buat Resah Elit Demokrat
• Ruhut Sitompul: Nazaruddin Pulanglah Atau Ditembak Mati

ILUSTRASI, PNS

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2012 (RAPBN 2012) yang disampaikan Presiden SBY 16 Agustus lalu posturnya tidak banyak berbeda dengan APBN Perubahan tahun ini, sama-sama  tidak pro pada kesejahteraan rakyat.
Postur RAPBN 2012 meng­gambarkan orientasi APBN yang lebih pro-aparat birokrasi di­bandingkan kesejahteraan rakyat miskin. Padahal seharusnya re­formasi birokrasi mampu mem­buat belanja birokrasi semakin efisien, bukannya justru terus mem­­bengkak setiap tahunnya.
Hal ini dapat ditunjukkan dari be­sarnya belanja pegawai yang mencapai Rp. 215,7 triliun atau meningkat Rp 32,8 triliun untuk 4,7 juta pegawai dibandingkan ta­hun sebelumnya. Sementara ang­garan pengentasan kemiskinan yang notabene untuk 31 juta pen­duduk miskin, justru tetap diki­saran Rp 50 triliun. Dibanding­kan dengan belanja pegawai, be­lan­ja modal hanya mendapat tam­bahan Rp 27,1 triliun menjadi Rp 168,1 triliun.
Contoh lainnya, meskipun ang­garan kesehatan seharusnya men­jadi prioritas, namun dalam RAPBN 2012 hanya dialokasi­kan Rp 14,4 triliun atau sama de­ngan 1 persen dari belanja Ne­gara. Masih jauh dari amanat un­dang-undang sebesar 5 persen.
“Itu artinya RAPBN 2012 tidak memiliki visi untuk mense­jahte­rakan rakyat,” kata anggota Koa­lisi APBN untuk Kesejehteraan Rak­­yat, Yuna Farhan kepada Rak­yat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Padahal, kata dia, setiap tahun, penerimaan negara dari pajak se­lalu naik tinggi. Pada APBN 2009, penerimaan pajak tercatat se­­besar Rp 725,8 triliun. Pada APBN tahun 2010, jumlah pene­rimaannya naik menjadi Rp 742,7 triliun. Lalu pada APBN tahun 2011 pendapatannya naik lagi men­­jadi sebesar 850,2 triliun. Ke­mudian pada RAPBN 2012, jum­lah­nya diperkirakan akan menga­la­­mi kenaikan menjadi Rp 1.019,3 ­triliun.
Menurut Yuna, dari sisi pem­bia­yaan orientasi peyusunan ang­garan belum bergeser dari ke­man­dirian terhadap utang. Postur APBN masih dibebani pembaya­ran cicilan pokok dan bunga utang dalam dan luar negeri da­lam jumlah yang sangat besar.
Akibatnya, penyusunan RAPBN­ 2012 hanya dijadikan upaya untuk meneruskan pem­bua­tan utang-utang baru dari pe­ner­bitan Surat Berharga dan Utang luar negeri.
Sekretaris Jendral (Sekjen) Fo­rum Indonesia untuk Transparan­si Anggaran (FITRA) menduga, penarikan utang pada tahun 2012 diprediksi akan semakin mening­kat, seiring dengan kebutuhan un­tuk membiayai defisit APBN se­besar Rp 125,6 triliun, dan ke­wa­jiban jatuh tempo pembayaran ci­cilan pokok utang luar negeri dan dalam negeri serta biaya untuk penerbitan surat berharga negara. Kondisi ini jelas akan mening­katkan nominal utang pemerintah yang saat ini berjumlah Rp 1.733,64 triliun pada posisi Juli 2011.
“Dengan demikian, postur RAPBN 2012 sesungguhnya ma­sih disandera kebijakan penam­bahan dan pembayaran utang yang besar,” terang Yuna.
Hal yang sama juga terjadi pa­da APBN Perubahan 2011 yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 yang ha­ny­a mengalokasikan anggaran un­tuk kesehatan sekitar 1,5 per­sen.
Selain lebih kecil dari alokasi anggaran yang ditentukan dalam Undang-Undang Kesehatan yaitu sebesar 5 persen, APBN 2011 juga tidak mampu mengakomo­dir kebutuhan akan layanan kese­ha­tan masyarakat yang mensya­ratkan adanya keterjangkauan akses dan mutu layanan keseha­tan.
“Fakta yang mengemuka se­bagai bukti dari tidak terpenuhi­nya kemakmuran rakyat dalam bidang kesehatan dapat dilihat dari berbagai kasus seperti dito­lak­nya masyarakat (pasien) mis­kin pada saat berusaha untuk mem­peroleh layanan kesehatan serta tingginya harga obat-oba­tan,” paparnya.
Anggaran belanja dalam APBN 2011 lebih banyak diper­gu­nakan untuk kepentingan be­lanja pegawai negeri sipil (PNS). Anggaran sebesar Rp 180,8 tri­liun dialokasikan untuk kebutu­han belanja pegawai 4,7 juta PNS. Jumlah ini jelas jauh lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran untuk 31,02 juta jiwa penduduk miskin yang hanya mendapatkan Rp 50,3 triliun.
Lebih parah lagi, APBN 2011 banyak dialokasikan untuk be­lanja yang tidak jelas kontribu­sinya bagi kemakmuran rakyat, seperti Studi Banding, Anggaran Pembangunan Gedung DPR, biaya pembangunan gedung baru DPR, anggaran pembelian pe­sawat Presiden.
“Rakyat miskin semakin jauh dari standar kehidupan yang la­yak, dan negara tidak menyedia­kan cukup modal untuk membe­rantas kemiskinan tersebut,” sesalnya.
Yang lebih ironis lagi, instansi-instansi pemerintah justru ramai-ramai mengajukan penambahan anggaran. Berdasarkan hasil ka­jian Koalisi APBN Untuk Kese­jah­teraan Rakyat setidaknya ada 15 Kementerian yang mengalami kenaikan yang cukup besar. Ke­menterian Pertahanan men­dapat alokasi anggaran terbesar diban­ding kementerian/lembaga lain­nya.
Koalisi APBN untuk Kesejah­te­raan Rakyat adalah teridiri dari Indonesian Human Rights Com­mittee for Social Justice, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran, Prakarsa Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif, Koalisi Anggaran Independen, Perhim­punan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, Asosiasi Pen­damping Perempuan Usaha Ke­cil, Publish What You Pay, dan Koa­lisi Anti Utang.
Kementerian ini mendapat kenaikan anggaran sebesar Rp 16,9 triliun atau 35,7 persen men­jadi Rp 64,4 triliun dalam RAPBN 2012. Rencananya alo­ka­si tersebut sebagian besar untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Sementara kementerian lain yang juga mendapat kenaikan yang cukup signifikan, yakni Ke­menterian Perhubungan yang men­jadi Rp 26,8 triliun, Kemen­te­rian Kelautan dan Perikanan men­jadi Rp 5,9 triliun, dan Ke­men­terian Agama menjadi Rp 37,3 triliun. Total anggaran untuk 15 K/L tersebut mencapai Rp 401,5 triliun.
“Permintaan kenaikan angga­ran tersebut diajukan atas nama ke­­butuhan, di mana anggaran yang digunakan salah satu sumber dananya berasal dari utang. Padahal masyarakat tidak pernah merasakan secara langsung dam­pak dari kenaikan tersebut,” kata  anggota Koalisi APBN Untuk Ke­sejahteraan Rakyat, Abdul Waidl.
Abdul menduga, hal itu terjadi karena tidak adanya transparansi mengenai berapa sebenarnya pe­neri­maan pajak negara setiap ta­hunnya, sektor mana saja pe­nyum­­­bang pajak, dan besaran ma­sing-masing sektor, serta bagai­mana audit penerimaan negara dilakukan. Bahkan Badan Peme­rik­sa Keuangan tidak bisa meng­audit penerimaan pajak.
“Ini merupakan hal yang aneh dan sulit diterima ditengah kebe­basan memperoleh informasi yang dijamin undang-undang lain­nya,” sesalnya.
Sekjen LSM Koalisi Anggaran Independen ini menyimpulkan, kalau APBN 2011 bertentangan kons­titusi yang memandatkan pengelolaan anggaran untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, dia bersa­ma rekan-rekan lainnya di Koa­lisi APBN untuk Kesejahteraan Rak­yat menuntut agar APBN 2011 direvisi dengan mengede­pan­kan semangat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Hal ini dilakukan, agar RAPBN 2012 yang akan dibahas DPR dan Pemerintah memper­hatikan mandat konstitusi yang seharusnya ditaati. “Secepatnya  kami akan mengajukan judicial review terhadap APBN 2011 ke Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan bisa diputus sebelum APBN 2012 di ketuk palu agar putusan itu dijadikan masukan bagi APBN 2012,” ujarnya pe­nuh harap.
Sebelumnya Kepala Badan Pe­rencana Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Menteri PPN, Armida Alisjahbana menjelas­kan, total anggaran untuk 15 ke­menterian dan lembaga negara ter­­sebut mencapai Rp 401,5 tri­liun, padahal pemerintah hanya menganggarkan Rp 476,6 triliun untuk 80 K/L. Dengan demikian sisa 65 K/L lainnya hanya mem­peroleh Rp 75,1 triliun.
Kementerian Pertahanan men­dapat kenaikan anggaran sebesar Rp 16,9 triliun atau 35,7 persen menjadi Rp 64,4 triliun dalam RAPBN 2012. Kementerian ini men­dapat alokasi anggaran ter­be­sar dibanding kementerian/lem­baga lainnya. “Alokasi terse­but sebagian besar untuk peng­a­daan alat utama sistem persen­ja­ta­an (alutsista),” terangnya.
Besarnya dana APBN yang ter­serap untuk belanja pegawai ter­jadi karena tidak adanya pe­ren­canaan yang matang dalam hal rekrutment Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Permasalahan overloadnya be­ban belanja pegawai ini bukanlah hal baru. Selama ini belanja pega­wai menyedot 60 persen hingga 75 persen dana APBN dan APBD. Kelebihan pegawai ini ke­rap terjadi karena banyaknya ke­nakalan yang dilakukan ok­num-oknum di daerah saat re­krut­men.
“Para oknum itu sering nitip ca­lon PNS. Hal inilah yang mem­buat jumlah PNS kerap melebihi kebutuhan. Komisi II DPR sudah lama mengkritisi hal ini dengan menanyakan masalah ini kepada Kementerian Dalam Negeri  dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” kata Anggota Komisi II DPR, Abdul Malik Haramain, kemarin.
Menurutnya, postur belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2012 menunjukkan kalau bebera­pa alokasi belanja mengalami pe­ningkatan. Kenaikan alokasi ter­besar pada belanja lain-lain yang tercatat naik Rp 18,9 triliun, dan diikuti belanja pegawai naik Rp 32,9 triliun, belanja modal Rp 27,2 triliun, dan pembayaran bunga utang Rp 123,07 triliun Rp 16,5 triliun.
Sementara belanja pemerintah pusat yang mengalami penurunan adalah belanja barang sebesar Rp 4,3 triliun, belanja subsidi Rp 28,3 triliun, dan anggaran ban­tuan sosial Rp 18,2 triliun.
Anggota DPR dari daerah pe­milihan Jawa Timur II ini menga­ta­kan, untuk menyelesaikan ma­sa­lah ini ada tiga hal yang harus di­la­ku­kan Kemendagri dan Ke­menpan RB.
Pertama, memberhentikan re­kruit­men pegawai, agar tidak ada lagi penambahan pegawai dalam waktu dekat. Kedua, membuat grand design mengenai kepega­wa­ian baik untuk pemerintah pusat ataupun daerah. Tujuannya supaya tidak ada lagi kelebihan pe­gawai saat melakukan re­krut­men.
Ketiga, melakukan evaluasi terhadap kompusisi pegawai pada pemerintah pusat dan daerah, sebagai bentuk penerapan dari grand design kepegawaian.
Pria berkacamata ini menjelas­kan, terkait dengan banyaknya instansi yang meminta tambahan anggaran, Malik menilai hal seba­gai sesuatu yang tidak bisa dihin­dari. Pasalnya tingginya jumlah PNS yang ada di instansi tiap ta­hunnya membuat anggaran yang dibutuhkan juga semakin besar. “Akibatnya kebutuhan untuk menaikkan anggaran juga tidak ter­hindarkan,” ujar Malik.
Malik berharap, agar grand de­sign kepegawaian tersebut bisa diselesaikan sebelum akhir tahun 2012. Pasalnya Komisi II DPR me­nargetkan bisa digunakan un­tuk tahun 2013.
“Kalau untuk anggaran tahun 2012 kan sudah hampir final. Jadi supaya masalah seperti ini tidak te­rulang lagi, saya berharap grand designnya bisa segera diperguna­kan,” tuturnya.
Saat ini, kata dia, Komisi II DPR sedang menunggu pemba­ha­san grand design tersebut de­ngan Kemendagri dan Kemen­pan RB. “Kita belum pernah mem­bahasnya. Mudah-mudahan bisa diagendakan pada masa si­dang ini. Karena kan lebih cepat lebih baik,” katanya.
Kenaikan belanja pegawai me­rupakan kenaikan dalam be­lanja yang tidak bisa dihindari, karena adanya kebijakan refor­masi dan birokrasi yang dite­tapkan pemerintah.
“Belanja pegawai cukup ting­gi dan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena kita pun se­dang menyelenggarakan pro­gram reformasi birokrasi dan re­formasi birokrasi itu ma­sih ber­jalan di tahun 2011-2012,” kata Menteri Keuangan, Agus Marto­wardojo belum lama ini.
Namun, Agus menjelaskan, saat ini pemerintah sedang men­­cari solusinya dengan me­la­kukan kebijakan moratorium tambahan PNS di lingkungan kementerian ataupun lembaga negara. “Kita sebut moratorium selektif,” ucapnya.
Dengan adanya moratorium tersebut, maka ada bagian-ba­gian pada kementerian/lembaga negara tertentu yang harus me­nerima hanya sesuai dengan kebutuhan employee cycle-nya, yaitu bila ada yang pensiun dan selesai tugas mesti diganti po­sisinya. “Jadi, itu terkait belanja pegawai,” tukasnya.
Hany saja bekas Direktur Uta­ma Bank Mandiri ini masih enggan mengungkapkan ke­men­terian atau lembaga negara mana saja yang telah melaku­kan moratorium. “Saya belum bisa jelaskan, tapi ada semua ki­ta jelaskan di Menteri PAN-RB,” pungkasnya.
Kepala Biro Penerangan Ma­syarakat (Karo Penmas) Mabes Polri, Ketut Untung Yoga Anna mengatakan, besarnya ang­garan yang dialokasikan Polri untuk belanja pegawai memang tidak bisa dihindari. Pasalnya, jumlah aparat polri sangat be­sar, sehingga membutuhkan alo­­kasi anggaran yang besar ju­ga. “Sebetulnya tidak ada yang luar biasa dengan kenaikan ter­sebut. Jumlah aparat kepolisian itu kan ada 400 ribu orang,” ka­tanya, pekan lalu.
Yoga mengungkapkan, dari anggaran sebesar Rp 34 triliun pada tahun 2012, sebesar Rp 23 triliun dialokasikan untuk be­lan­ja pegawai. Sisanya baru di­pergunakan untuk keperluan lain, seperti perawatan senjata. “Be­lanja pegawai itu kan bukan hanya gaji, tetapi juga termasuk tunjangan kesehatan dan lain-lain. Rp 23 triliun itu juga sudah termasuk kenaikan gaji 10 persen sesuai dengan ketentuan dari Presiden SBY kok,” te­rangnya.
Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Mabes Polri, Boy Ra­fli Amar mengatakan, angga­ran penegakan hukum, teruta­ma dalam penanganan perkara masih sangat minim. Padahal jumlah perkara yang ditangani Polri sangat banyak. “Diharap­kan ke depan ada peningkatan,” ucap­nya.
Rancangan APBN 2012 di­­nilai belum mencerminkan prin­sip keadilan mengingat banyak alokasi anggaran yang salah sasaran dan kurang mens­ti­mulus perekonomian.
Selama ini kebijakan pro ke­pada penciptaan lapangan ker­ja, penuntasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi tidak ter­cermin dalam program-pro­gram pe­merintah maupun pos­tur APBN. Pada RAPBN 2012, ter­ja­di kemunduran karena alo­kasi belanja rutin justru me­ning­kat dari 78,49 persen di APBNP 2011 menjadi 80,43 persen.
“Anggaran bertambah besar, namun ruang gerak fiskal se­bagai stimulus perekonomian te­t­ap rendah. Anggaran untuk belanja modal  17,62 persen dan belanja sosial hanya 6,67 per­sen,” kata Direktur Ekse­ku­tif­ Indef, Enny Sri Hartati, ke­marin.
Enny mengungkapkan, in­ko­n­­­sistensi kebijakan anggaran terlihat dari porsi belanja pega­wai yang meningkat dari 20,14 persen di APBNP 2011, menjadi 22,61 persen di RAPBN 2012, atau mencapai Rp 215,7 triliun. “Gaji pegawai selalu naik, di sisi lain reformasi birokrasi gagal, pelayanan publik tetap rendah dankasus korupsi meningkat,” tuturnya.
Menurutnya, banyak alokasi anggaran yang tidak tepat sa­saran. Contohnya untuk subsidi BBM. Secara nominal memang por­sinya berkurang dari Rp 26,7 triliun menjadi Rp 168,6 tri­liun. Namun jumlah tersebut masih dianggap terlalu besar mengingat belum ada strategi distribusi yang jelas.
“Anggaran belanja modal Rp 168,6 triliun, hampir setara de­ngan subsidi BBM. Jadi sub­sidi dengan investasi itu setara. Ke­ti­daktepatan sasaran juga ada di anggaran transfer daerah yang sebagian besar untuk Dana Alo­kasi Umum, dimana rata-rata 70 persen digunakan membayar gaji pegawai,” jelasnya.
Dijelaskan, seharusnya ada ti­ga fungsi APBN, yakni fungsi re­­ferensi, fungsi stimulus, dan fungsi keadilan. Ia menilai sela­ma ini, APBN belum menja­lan­kan semua fungsi tersebut. [rm]

Baca juga:

Tunda Pemekaran Daerah dan Pengangkatan PNS Baru!

Aksi Kamisan Sudah 222 Kali, Tapi Pihak Istana Tetap Cuek

Bantuan SEA Games 2011 Cuma Terkumpul Rp 35 M

Merpati & Kejagung Sudah Angkat Tangan

Tahun ini Kejaksaan Cuma Tuntasin 64 Perkara Perdata

Bansos  Rugikan Negara 2 Triliun
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkapkan adanya dugaan penyelewengan yang dilakukan delapan kementerian terkait anggaran bantuan social (Bansos) pada tahun 2010 yang diduga berpotensi kerugian negara Rp 2,4 triliun.

Kedelapan kementerian itu ada­lah Kementerian Pertanian, Ke­­menterian Pendidikan Na­sio­nal, Kementerian Kesehatan, Ke­menterian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Aga­ma, Kementerian Sosial, ser­ta Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

“Diduga ada delapan ke­men­te­rian yang diduga melakukan per­nyim­pangan anggaran. Akibat pe­nyim­pangan anggaran bansos ta­hun 2010 ini, negara dan ma­sya­rakat dirugikan sebesar Rp 2,4 triliun,” kata Koordinator In­ves­tigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Uchok merinci dugaan pe­nyim­pangan anggaran bansos di Ke­menterian Pertanian sebesar Rp 13,5 miliar. Anggaran itu tidak di­­sa­lurkan alias masih mengen­dap di pihak ketiga sebesar Rp 10 miliar. Sedangkan Rp 3,5 miliar disalurkan, tapi tidak sesuai de­ngan peruntukan.

Kementerian Pendidikan Na­sio­­nal lebih besar lagi. Dugaan pe­nyimpangan di kementerian ini hingga sekitarr Rp 1,4 triliun. Du­gaan ini muncul karena laporan penyaluran anggaran tidak leng­kap.

“Sebesar Rp 69 miliar dari dana itu belum disalurkan atau ma­­sih mengendap pada pihak ke­tiga dan Rp 438 juta diduga di­selewengkan,” ucap Uchok.

Di Kementerian Kesehatan, Ke­­menterian Agama, Ke­men­te­rian Sosial, Kementerian Ke­bu­dayaan dan Pariwisata, Kemen­terian Pemuda dan Olah Raga, kata dia, masing-masing secara ber­turut-turut menerima ang­garan bansos sejumlah Rp 141 miliar, Rp 41 miliar, Rp 236 miliar, Rp 4,3 miliar, dan Rp 407 miliar. Dugaan penyimpangan di lima kementerian ini muncul karena tidak ada penyaluran atau la­poran keuangan tidak lengkap.

“Pantaslah pemuda dan olah raga kita tidak maju-maju di­ban­dingkan dengan negara lain, karena anggaran bansos terjadi pe­­nyimpangan dalam pe­nya­lurannya,” cibir Uchok.

Adapun Kementerian Pem­ba­ngunan Daerah Tertinggal di­tu­ding sengaja tidak melakukan pe­nyaluran anggaran bansos se­besar Rp 93 miliar secara benar ke­­pada daerah tertinggal. Dana ter­­sebut hanya disimpan atau me­ngendap pada pihak ketiga seperti bank atau kelompok masyarakat/koperasi.

“Dengan demikian, kemen­terian pembangunan Daerah ter­tinggal harus mengembalikan ang­garan bansos yang tidak di­salurkan tersebut bersama dengan bunganya. Oleh karena, dana ban­­sos ini masih belum disa­lur­kan kepada masyarakat yang mem­­butuhkannya,” beber Uchok.

FITRA, lanjut Uchok, meminta BPK, KPK menyelidiki dugaan pe­nyimpangan ini. “Kami juga me­­minta DPR, khususnya Badan Akun­tabilitas Keuangan Negara (BAKN), mengklarifikasi de­la­pan kementerian terkait dugaan pe­nyimpangan dana bantuan so­sial,” ujarnya.

Dari Senayan anggota Banggar DPR Umar Arsal mengaku belum me­ngetahui adanya dugaan pe­nyimpangan yang disebutkan FITRA tersebut.

Cerita Selesai Diulang-ulang
Suryadharma Ali, Menteri Agama

Menteri Agama, Sur­ya­dhar­ma Ali mempersilakan FITRA melaporkan dugaan pe­nyimpangan dana Bantuan Sosial tahun 2010 yang ada di ke­menteriannya, kepada pihak yang berwenang, agar tidak me­nimbulkan spekulasi di te­ngah masyarakat.

“Silakan dilaporkan saja. Ka­dang-kadang kan ada cerita, tapi tidak ada bukti. Kadang-kadang juga ada cerita yang sebetulnya sudah selesai, tapi cerita itu di­ulang-ulang,” katanya usai aca­ra pendeklarasian dirinya se­bagai calon Ketua Umum PPP di Hotel Crown, Jakarta, ke­marin.

Menurutnya, Badan Peme­rik­sa Keuangan telah menyatakan laporan keuangan Kementerian Agama tahun 2010 dan 2009 wa­jar dengan pengecualian (WDP).

“Kita memang belum bisa me­naikkan dari wajar dengan pe­ngecualian menjadi wajar ta­npa pengecualian, tapi kami te­rus berusaha. Namun level wa­jar dengan pengecualian tidak hanya ada di Kementerian Aga­ma tapi ada di berbagai instansi lain,” ujarnya.

Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, Andi Malarangeng me­ngaku belum mengetahui soal tudingan FITRA soal du­gaan penyimpangan dana ban­tuan sosial di lembaganya. “Nan­ti saya akan mengecek­nya,” ucapnya.   [rm]

Baca juga:

Penanganan Kasus Suap Pemilihan DGS BI Lemah

Enam Dokter Bedah Buah Dada Melinda Selama Enam Jam

Rapat dengan Timwas, KPK Periksa 91 Saksi

BARENG-BARENG

Setiap Hari 15 Perkara Diduga Diselewengkan

Mahasiswa Hukum: SBY, Presiden Gombal yang Mendunia

PRESIDEN SBY/IST

Kisah pilu Nirmala Bonat, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban penganiayaan majikannya di Malaysia dan berita duka tentang Sariam, 35, TKI asal Cianjur, Jawa Barat, yang disiksa majikannya selama tiga bulan di Kota Jouf, Saudi Arabia, tidak pernah jadi pelajaran buat pemerintah.

Demikian dikatakan Ketum DPP Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Windu Wijaya. Menurutnya, pemancungan terhadap Ruyati oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi adalah bukti nyata ketidakmampuan negara melindungi warga negara. Pemerintah di bawah kepemimpinan SBY-Boediono terkesan hanya mengharapkan sumbangan devisa yang dikirim oleh TKI ke Indonesia namun acuh tak acuh dan lalai dalam melindungi keselamatan dan kepentingan hukum para TKI.

"Bila saja Presiden SBY serius untuk menjalankan amanah konstitusi Pasal 27 ayat 2 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, mungkin tak akan ada terbisik dalam pikiran rakyat Indonesia untuk mencari rezeki di negeri orang," ujarnya.

SBY, tudingnya, selama ini hanya menyibukan dirinya menciptakan lagu, mencurahkan hati dan memberi janji tanpa bukti. Jika saja semua itu dipinggirkannya, mungkin kisah penyiksaan dan pemancungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri tidak akan terdengar.

"Kami mengutuk pihak pemerintah Republik Indonesia yang tidak mampu dan gagal melindungi keselamatan dan kepentingan hukum rakyatnya," tegas Windu.

Dia menekankan, berita duka Ruyati adalah bukti nyata gombalnya Presiden SBY untuk melindungi TKI seperti yang SBY sampaikan dalam pidatonya di depan sidang Organisasi Buruh Internasional (ILO). Ternyata bukan saja masyarakat Indonesia saja yang jadi korban gombalnya presiden namun masyarakat dunia pun menjadi target korban gombalnya sang presiden.

"Cukup sudah Presiden SBY berpidato. Seluruh mahasiswa hukum Indonesia dari Sabang sampai Merauke dari Miagas hingga Pulau Rote yang tergabung dalam bendera Permahi akan turun ke jalan untuk meneriakan perlawanan terhadap pemerintah yang memiliki hobi berbohong," tegasnya lagi.[ald/kak]

Baca juga:

DPR Mengheningkan Cipta untuk Hormati Ruyati

Mencopot Cak Imin dan Jumhur Tak Selesaikan Masalah, Ganti Presiden Baru Ok

Tak Mau SBY Disalahkan, Demokrat Tunjuk Hidung Jumhur Hidayat

Ada 23 TKI yang Masih Terancam Hukuman Mati, SBY Harus Segera Lobi Raja Saudi

Inilah Kutipan Pidato SBY yang Menyesakkan Dada Anak Negeri

Sinyal Pelengseran SBY Mulai Terlihat

PRESIDEN SBY/IST

Kekecewaan masyarakat pada pemerintahan SBY-Boediono yang tadinya didominasi isu penegakan hukum dan peningkatan kesejahteraan, kini mengerucut menjadi pencabutan mandat SBY-Boediono.

Menurut peneliti senior Universitas Paramadina, Herdi Shahrasad, kekecewaan rakyat atas pemerintah dapat saja berujung pada tindakan anarkisme. Maka lebih baik bagi SBY dan Boediono mengundurkan diri.

Hal itu dikatakannya dalam diskusi "KKN di Pusat Kekuasaan" di Rumah Perubahan, Komplek Pertokoan Duta Merlin, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Senin (20/6).

Pergantian kepemimpinan, menurutnya tinggal menunggu momen saat seluruh rakyat secara serentak menyampaikan tuntutan SBY-Boediono mundur. Namun kapan itu terjadi, Herdy belum bisa memastikan.

"Rakyat sekarang bukan hanya kalangan mahasiswa yang menyuarakan SBY mundur, tetapi perangkat desa, kaum buruh. Mereka bergerak di berbagai daerah, tapi belum bersatu," imbuhnya.

Baca juga:

Pangkal Pembajakan Demokrasi Ada di Istana

Srikandi Hanura Ingatkan SBY Bahaya People Power

DISKUSI PEMAKZULAN PRESIDEN

Ny. Andi Nurpati Melengkapi 'Perselingkuhan' Itu

50 Ribu Kepala Desa akan Kepung Istana Merdeka

Demokrat Partai Tokai
Oleh Adhie M. Massardi


TOKAI adalah merek korekapi gas sekali pakai pertama dan penguasa pasar di Indonesia. Tokai sendiri sebenarnya nama korporasi lumayan besar di Jepang, yang memroduksi berbagai jenis barang yang daya sebarnya mendunia.
Dalam pengertian yang lain, menurut versi bahasa gaul yang berkembang di kota-kota besar di masyarakat kita, “tokai” juga bisa berarti “kotoran manusia” atau limbah mahluk hidup lainnya.
Dalam tulisan ini, Anda dibebaskan untuk memilih pengertian “tokai” yang mana saja. Yang penting sesuai dengan bisikan hati Anda. Sebab sejak rezim kelam Orba tumbang, sekonyong-konyong memang bermunculan partai politik (parpol). Memang seperti ulat bulu di Jawa tempo hari…
Semula kita berharap ulat-ulat bulu itu berkembang menjadi kepompong. Lalu bermetamorfosis menjadi kupu-kupu dengan sayap-sayapnya yang lebar, aneka warna. Berterbangan di taman bunga Nusantara yang bhineka itu…
Tapi jangan salahkan mereka, yang melahirkan partai-partai ulat bulu itu. Ini akibat terlalu lama bangsa Indonesia hidup tanpa kemerdekaan berkumpul dan berserikat. Maka ketika koridor kebebasan berkumpul dan berserikat dibuka oleh kekuatan gerakan reformasi, lebih banyak orang mengambil kesempatan ini untuk mendirikan parpol tanpa terlebih dulu belajar mengenai aturan, ideologi, moral, etika dan cita-cita para founding fathers.
Akibatnya banyak parpol yang “tidak tahu apa tujuannya”, sedangkan  sebagian lainnya menggunakan prinsip “tujuan menghalalkan cara”. Keduanya menimbulkan kerusakan politik yang tak mudah membenahinya kembali.
Tapi itu merupakan harga yang harus dibayar dalam proses belajar menuju tingkat profesionalisme yang standar, untuk meningkatkan peran parpol sebagai lembaga pengaderan penyelenggara negara dalam tatanan demokrasi.
Partai Demokrat, yang konon digagas Jenderal (Pur) DR H SB Yudhoyono, yang di masa Orba dikenal sebagai salah satu “putra terbaik” TNI/ABRI karena kadar intelektualitasnya (2001), semula diduga akan berbeda dengan parpol-parpol sebelumnya yang menganggap “tujuan menghalalkan cara” dan yang “tak tahu apa tujuannya”.
Akan tetapi skandal penyuapan dan patpatgulipat APBN di DPR yang dilakukan M Nazaruddin, Bendahara Umum  partai, sekonyong-konyong membuka mata publik. “Ternyata Partai Demokrat setali tiga uang…!”
Lalu survei membuktikan, pasca skandal Nazaruddin yang kini jadi buron KPK tapi konon dapat perlindungan ekstra kuat, nasib Partai Demokrat tak beda dengan kelakuan parpol lain yang sudah diketahui publik kebrengsekannya. Tapi salahkah orang-orang Partai Demokrat? Salahkah Jenderal Yudhoyono yang jadi Ketua Dewan Pembinanya?
Menurut saya sih tidak. Karena kalau kita lihat sejarah berdirinya, seperti dirilis di situs resmi Partai Demokrat (http://www.demokrat.or.id/sejarah) “…Hasilnya adalah beberapa orang diantaranya saudara Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi Presiden, dan bahwa agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik.”
Jadi tujuan dan cita-cita hakiki Partai Demokrat memang bukan menjadi bagian dari elemen bangsa dalam menyejahterakan rakyat lewat sistem demokrasi. Setelah tujuan dan cita-cita “memresidenkan SBY” sang penggagas tercapai, bahkan hinga dua kali (2004 dan 2009), maka urusan pun dianggap usai.
Apakah skandal yang dibuat Nazaruddin, yang menggegerkan dunia perpolitikan nasional, yang kemungkinan besar melibatkan para pentolan partai lainnya, merupakan bagian dari proses peleburan dan pemusnahan partai?
 Kalau benar begitu, Partai Demokrat memang jadi seperti “partai tokai”, yang sempat diisi ulang sepert di terminal-terminal angkot, hingga bisa dipakai dua periode. Cuma setelah itu, nasib korekapi memang hancur lebur…
Baca juga:

Pendukung Presiden Mulai Bingung

SMS = Semua Memfitnah Soesilo

Barca Vs MU: Tontonan buat Toisutta

Orang-orang Binaan Jenderal Yudhoyono (All the President's Men)

Penobatan Raja KKN Baru

Inilah Empat Menteri yang Harus Digusur

ILUSTRASI/IST

SBY tetap saja akan tertatih-tatih mengurus negara bila tidak bertindak cepat dengan mengganti beberapa menteri yang tidak produktif.

"Selama the right man on the right place tidak dilakukan, maka sisa pemerintahan SBY akan tetap sebagaimana dua tahun sekarang ini yang stagnan. Tidak ada program yang membanggakan dan menteri tidak bekerja maksimal," kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), R. Siti Zuhro, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 14/6).

Idealnya, kata Zuhro, kabinet memang diisi oleh orang yang memiliki track record, bukan oleh orang yang tidak jelas asal-usulnya. Kabinet harus berbasis pada kinerja dan keahlian, bukan semata karena memenuhi kuota dukungan partai politik.

Masih kata Zuhro, ada bebarapa menteri yang layak diganti. Faktornya, selain karena tidak bekerja maksimal, juga karena membuat wacana atau isu yang justru meresahkan publik. Zuhro juga mengingatkan program utama SBY adalah memberantas korupsi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, SBY harus mengganti menteri di dua bidang ini bila terbukti gagal menjalankan tugas.

"Menteri yang layak diganti adalah Menteri ESDM Mustafa Abubakar, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo," demikian Zuhro. [ RMOL/KA]

Baca juga:

Gurubesar Ilmu Pemerintahan: Menteri SBY dari Partai Harus Segera Diganti

PPP: Ada Tiga Hal Prinsip dalam Kontrak Baru Koalisi

Koalisi Jadi Ajang Tipu-Menipu, Alasan Permadi Tolak Gerindra Bergabung

PKS Tak Kunjung Dipanggil SBY, Tanda Pintu Reshuffle Kabinet Tetap Terbuka

SBY Tegur Bambang Soesatyo?

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Muzadi, menyatakan, Indonesia akan sulit memperoleh pemimpin yang jujur selama proses pemilihannya masih diwarnai praktik politik uang.
“Karena ‘membeli’ dengan jujur adalah sesuatu yang paradoksal,” katanya di Jakarta, Selasa (7/6). Ia mengemukakan, adanya praktik politik uang, maka hak pilih rakyat bukan disalurkan dengan kesadaran untuk mendapatkan pemimpin yang baik, melainkan rakyat menjual suaranya, baik karena faktor kemiskinan maupun kerusakan moral kebangsaan.
“Siapakah yang mampu membeli rakyat kemudian dengan jujur memimpin rakyat?” katanya. Ia mengemukakan, pembeli suara rakyat biasanya orang yang sebenarnya tidak memiliki kepercayaan dari rakyat, namun ingin jadi pemimpin melalui segala cara, termasuk menggunakan kekuatan uang.
“Kalau Indonesia berjalan seperti ini terus, pasti menjadi negara yang gagal,” katanya. Oleh karena itu, katanya, pembenahan berbagai peraturan yang masih membuka celah praktik politik uang harus dilakukan secara serius. Upaya penyadaran publik terkait bahaya praktik politik uang dan perlunya menggunaan hak pilih secara bertanggung jawab, katanya, juga harus digencarkan mengingat berbagai survei menunjukkan bahwa publik begitu permisif terhadap praktik itu.
Ia mengatakan, rakyat harus menyadari bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur, berani, kompeten, dan siap mengelola “Indonesia untuk Indonesia”. Siapapun yang memenuhi keempat syarat tersebut, katanya, pantas didukung bersama.
“Kekalutan demi kekalutan sosial yang kemudian didera dengan goncangan alam, karena sulitnya mendapatkan empat hal tersebut,” kata Hasyim yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam Malang dan Depok tersebut.

Foke Membangkang Instruksi Wapres...?
Urusan Parkir Di Badan Jalan Saja Masih Nggak Beres
Kamis, 02 Juni 2011 , 06:07:00 WIB

FAUZI BOWO

 Meski termasuk salah satu dari 17 instruksi Wapres Boediono pada September 2010, penanganan parkir di badan jalan belum juga tuntas. Padahal, parkir di badan jalan ini turut memperparah kemacetan di Jakarta. Gubernur Fauzi Bowo membangkang pada instruksi Wapres?

Dinas Perhubungan DKI Ja­karta yang menangani ma­salah ini, malah dituding ha­nya men­jalankan razia parkir secara par­sial pada hari tertentu. Itu pun de­ngan gaya safari. Setidaknya hingga akhir Mei 2011, pena­nga­nan ini tidak menampakkan hasil signifikan. Kemacetan pa­rah di Jakarta tetap  terjadi di se­mua su­dut jalan.

Ketua Masyarakat Transporta­si Indonesia (MTI) Muslikh Zai­nal Asikin menilai, berbagai pi­hak terkait hanya melakukan sedikit tinda­kan nyata dalam menja­lan­kan pro­gram ini.

Menurutnya, Pe­merintah Pro­vinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo alias Foke, Bappeda DKI Ja­karta, Dinas Pekerjaan Umum, Di­nas Perhu­bungan, Polda Metro DKI Jakarta, Dinas Pertamanan, ke­menterian terkait, Badan Layan­an Umum (BLU) Trans­jakarta, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan beberapa lembaga pemerinta­han terkait lainnya, sebaiknya se­gera mengambil langkah konkret.

“Jika tidak segera dilakukan, ini sama saja dengan pembang­kangan terhadap Instruksi Wakil Pre­siden untuk mengatasi ke­macetan Jakarta,” ucapnya.

Menurut Muslikh, dengan ber­koordinasinya pihak terkait di ba­wah koordinasi Unit Kerja Pre­­­siden untuk Pelaksanaan Pem­­­bangunan (UKP4), seharus­nya Pemprov DKI membuat lang­­­kah nyata sesuai agenda yang dise­pakati untuk dija­lankan.

Berbagai program telah dise­pakati, dari penertiban parkir ba­dan jalan, sterilisasi jalur bus­way, pengembalian fungsi tro­toar, pembangunan park and ride, so­sialisasi penggunaaan jalur lam­bat, sterilisasi jalur busway kori­dor I dan VI, tiket terpadu untuk transportasi umum berbasis jalan dan kereta api. Kemudian pe­ningkatan pelayanan busway sesuai standar pelayanan mini­mal, hanya dijalankan seadanya.

“Alasannya belum ada dana untuk menjalankan program ter­se­but. Malah hingga akhir Mei 2011 ini, banyak laporan yang belum masuk ke UKP4,” tandas Muslikh.

Karena itu, dia mengusulkan segera dijalankannya pembua­tan Peraturan Daerah (Perda) tentang Razia Parkir. Parkir di pusat kota dipermahal, parkir di pinggiran kota dibuat gratis agar mobil tidak masuk pusat kota. Dia mene­­gaskan perlunya meman­faat­­kan tanah negara yang ter­beng­­kalai untuk lahan parkir off street.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Royke Lumowa menam­bahkan, untuk mengatasi parkir liar, semua elemen harus berge­rak. Semua yang berkepentingan harus ber­tang­gung jawab terha­dap tugasnya masing-masing.

“Ka­rena, banyak hambatan da­lam menuntaskan par­kir liar ini. Ada juga pedagang kaki lima. Tentu­nya dalam me­ngatasi ini, bukan lagi tugas pihak kepoli­sian,” tuturnya.

Royke mencontohkan peda­gang kaki lima yang ada di  Sta­siun Tanjung Barat, begitu juga dengan banyaknya penyeberang jalan. Hal ini turut menciptakan kema­cetan di beberapa titik.

Sejak triwulan pertama, pihak kepolisian bersama Dishub DKI Jakarta sebenarnya sudah mela­kukan penertiban parkir liar, seperti parkir liar di Jalan Gajah Mada-Hayam Wu­ruk. “Kita me­ng­­akui dalam me­­ngatasi parkir liar ini masih kem­­bang-kem­pis,” pung­kasnya.  

Baca juga:

Pejabat Yang Malas Mesti Dievaluasi

Ende Kota Pancasila

Katanya 37 Minimarket Ilegal Kok Yang Ditindak Cuma 8...?

Walikota Pun Bergerak

Perlindungan Perempuan dan Anak Jangan Basa-Basi

'Dewan Permalukan Rakyat'

Pelajar Indonesia di Jerman melihat rombongan anggota DPR tengah berjalan-jalan di sebuah jalan di Frankfurt, Jerman. Padahal tak ada jadwal kunjungan DPR ke Jerman dalam bulan ini. Lalu untuk keperluan apa anggota DPR berada di Jerman?

Kunjungan rombongan anggota DPR ke Jerman memang cukup misterius. Karena tak ada satupun jadwal kunjungan anggota DPR ke Jerman yang dipublikasikan komisi-komisi di DPR belakangan ini. Padahal pimpinan DPR mewajibkan publikasi sebelum kunjungan kerja ke luar negeri dilakukan.

Dikabarkan rombongan anggota DPR yang tengah berjalan-jalan di Frankfurt, Jerman, adalah rombongan Panja RUU Mahkamah Konstitusi (MK) Komisi III DPR. Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengaku hanya sedikit mendengar rencana kepergian rombongan anggotanya ke Jerman.

"Itu Panja RUU MK, saya sebagai ketua komisi tidak paham karena rencana itu urusan Panja. Itu aneh-aneh saja, UU MK itu kan hanya dua pasal yang direvisi," keluh Benny dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (30/4/2011).

Menurut informasi yang dikumpulkan detikcom dari mahasiswa Indonesia yang berada di Jerman, delegasi DPR yang berkunjung ke Jerman berjumlah 15 orang. Rombongan terdiri dari 13 anggota dan 2 orang sekretariat yang bertugas membantu keperluan anggota DPR selama berada di Jerman.

Rombongan mendarat di Jerman tanggal 26 April 2011, dijadwalkan berada di Jerman selama sepekan. Di Jerman, rombongan DPR akan berkunjung ke Bundesverfassungsge richt di Karlsruhe, Bundestag, dan menggelar resepsi di kantor KBRI di Berlin.

Alumni HMI: Indonesia Berada dalam Genggaman Mafia
Indonesia dalam genggaman mafia. Betapa tidak, praktek mafia menjadi pemandangan nyata sehari-hari. Praktek dilakukan dari hulu hingga hilir, tanpa terkecuali pemegang amanah kekuasaan rakyat.

Hal itu dikatakan Ta’zim Jurubicara Gerakan Alumni Himpunan Mahasiswa Isalam (GAHMI) dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Rabu malam (20/4).

“Kalau dahulu ada istilah mafia Istana Cendana, sekarang mafia Istana Cikeas," kata Ta'zim.

Apalagi, Wikilieks kemudian melansir kawat diplomatik tentang praktek mafia yang melibatkan keluarga SBY.

"Istana Cikeas menjadi tempat transaksi segelintir kepentingan utk membangun konspirasi merampok Negara," lanjutnya.

Oleh karenanya, Ta'zim mendesak KPK untuk membuka skandal korupsi yang melibatkan Istana Cikeas. GAHMI juga meminta revisi Undang-undang pemberantasan korupsi ditolak, sebab mengkebiri pemberantasan korupsi.

"Jika tidak juga dilakukan, maka SBY-Boediono harus turun," tegasnya.

Sebelumnya, harian The Age mengutip tulisan WikiLeaks soal kebocoran kawat diplomatik Kedubes AS di Jakarta. Dalam tulisan pada tanggal 11 Maret 2011 itu, The Age membeberkan dosa keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhyono yang dinilai menyalahi kewenangannya. SBY dituding terlibat kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kawat yang tidak diketahui nomor dokumennya itu, SBY dikatakan secara personal terlibat untuk mempengaruhi jaksa penuntut dan hakim untuk melindungi sejumlah tokoh politik.