Kabar aktual

PDIP Desak KPK Tanya Miranda Soal Niat Pemberian Travel Cek
Kamis, 02 September 2010 , 14:30:00 WIB

RMOL. Komisi Pemberantasan Komisi terlalu prematur menetapkan seseorang sebagai tersangka penerima suap hanya berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

Hal itu dikatakan anggota Fraksi PDI Perjuangan Gayus Lumbuun dalam konferensi pers di ruang Fraksi PDI Perjuangan di gedung DPR, Jakarta (Kamis, 2/9) menanggapi penetapan kader PDI Perjuangan sebagai tersangka dalam kasus suap pemilihan Miranda S Goeltom sebagai sebagai Deputi Gubernur Senior (DGS) BI 2004 lalu.

"Menurut saya KPK ceroboh. KPK menetapkan seolah-olah ini aliran dana. Padahal kalau sebagai aliran dana, harus melalui administrasi negara. Ini prematur kalau hanya sumber dari PPATK saja tidak cukup," tegasnya.

Dari itu ia menegaskan, saatnya KPK menanyakan langsung kepada Miranda S Goeltom untuk mengetaui apa maksud pemberian travel cek tersebut kepada sejumlah anggota DPR. Dan sejauh ini, hal itu belum dilakukan KPK.  "KPK harus mengevaluasi kembali kinerjanya. Fraksi mendukung KPK dalam hal pemberantasan tapi harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," imbuhnya.

Dari itu, dia kuatir penerapan 26 anggota DPR sebagai tersangka hanya sebagai intimidasi politik untuk mengalihkan isu-isu besar, baik di pemerintahan maupun pihak-pihak yang terserang masalah. [zul]

Baca juga:

Bamsoet Pertanyakan KPK Tak Berani Sentuh Istana dan Kader Demokrat

PDIP Akui Kadernya Terima Uang dari Miranda

Soal Kemungkinan Adanya Politisasi, Ka'bah Tak Sejalan dengan Banteng

Ketua PDIP Endus Politisasi Mirandagate

Demi Equality, KPK Juga Harus Berantas Kasus Century